DPR Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Dipercepat: Kalau Bisa 2027, Mengapa Tunggu 2028?
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
MEDAN – Sidang perkara dugaan penyimpangan bantuan bencana di Kabupaten Samosir kembali mengungkap fakta baru.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, saksi Perwaty Sitanggang yang merupakan Direktur BUMDesma Marsada Tahi Kecamatan Pangururan mengaku memberikan uang fee sebesar Rp179 juta kepada mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-karo.
Perwaty menyebut pemberian uang tersebut dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih karena BUMDesma Marsada Tahi dipercaya menjadi penyedia barang dalam program bantuan tersebut.Baca Juga:
Pernyataan itu disampaikan Perwaty saat memberikan kesaksian di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026) malam.
"Pemberian uang fee sebesar Rp 179 juta kepada Kepala Dinas (Fitri Agust Karo - karo)," ucap Perwaty dalam persidangan.
Selain kepada mantan Kepala Dinas Sosial PMD, Perwaty juga mengungkap adanya pemberian uang kepada Kabid Dinas Sosial Kristina Gultom serta tiga kepala desa.
Menurut dia, pemberian kepada kepala desa dilakukan secara terpisah dan disebut sebagai fee sebesar 15 persen yang diperintahkan oleh kepala dinas.
"Pemberian fee ada ke Kadis, Kabid dan kepala desa. Uang yang diberikan kepada para kades merupakan fee 15 persen yang diperintahkan kepala dinas yang diserahkan secara terpisah," imbuh Perwaty.
Mendengar keterangan tersebut, majelis hakim kemudian meminta penjelasan kepada para kepala desa terkait dugaan penerimaan uang dalam perkara bantuan bencana tersebut.
Hakim Hendra Hutabarat menanyakan langsung jumlah uang yang diterima para kepala desa.
"Berapa kalian terima uang dalam dana bantuan bencana tersebut?" tanya hakim Hendra Hutabarat.
Dalam persidangan, para kepala desa mengakui menerima sejumlah uang dari BUMDesma Marsada Tahi.
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pend
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fisk
EKONOMI
BATU BARA Sejumlah pengusaha dan dokter di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kepercayaan di tingkat internasional. Bank Dunia menunj
EKONOMI
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu adanya surat presiden (Surpres) terkait calon pengganti dirinya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sos
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, resmi mengajukan gugatan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
PEMERINTAHAN
MEDAN Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat p
EKONOMI
BINJAI Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai kembali mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PENDIDIKAN