Rico Waas Resmikan Gallery Mustika Deli, Dorong UMKM Medan Tembus Pasar Global
MEDAN Pemerintah Kota Medan meresmikan Gallery Mustika Deli Dekranasda Medan sebagai ruang promosi sekaligus inkubasi bagi pelaku usaha
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan dapat dilakukan lebih cepat, tanpa harus menunggu batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2028.
Menurut Syarief, putusan MK terkait pemisahan anggaran tersebut memiliki batas akhir pelaksanaan pada 2028, namun bukan berarti pemerintah harus menunggu hingga tahun tersebut untuk mulai menerapkannya.
"Kalau bisa dipisahkan mulai APBN 2027, mengapa harus menunggu 2028?" kata Syarief dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).Baca Juga:
Syarief menyampaikan dukungan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengatur mengenai pemisahan anggaran MBG dari pos anggaran pendidikan.
Ia menilai keputusan MK menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi.
Menurutnya, Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 telah mengatur bahwa negara wajib mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
Anggaran tersebut, kata dia, harus digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
"Saya mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang diperuntukkan bagi sektor pendidikan, bukan untuk program yang lain," ujar Syarief.
Ia menjelaskan, sektor pendidikan masih menghadapi banyak kebutuhan yang harus mendapat perhatian pemerintah.
Beberapa di antaranya adalah peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, hingga peningkatan mutu pembelajaran.
Karena itu, Syarief meminta agar anggaran pendidikan benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
"Masih banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan yang membutuhkan dukungan anggaran. Dana pendidikan harus dikembalikan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik, guru, dan seluruh ekosistem pendidikan," katanya.
MEDAN Pemerintah Kota Medan meresmikan Gallery Mustika Deli Dekranasda Medan sebagai ruang promosi sekaligus inkubasi bagi pelaku usaha
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana dengan memprioritaskan
NASIONAL
PEKALONGAN Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
AMBON Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menanggapi polemik pernyataan pengawal pribadinya, Serka La Rahimu, terhadap seorang mahasiswa y
PERISTIWA
MEDAN Siswi SMK Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Krimas Dayanti, 18 tahun, yang sebelumnya mengalami keracunan setelah mengonsumsi Ma
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) memperkuat profesionalisme organisasi dan
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Kegiatan belajarmengajar di SD Negeri 10 Linge, Desa Jamat, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, mulai berlangsung lebih baik sete
PENDIDIKAN
NIAS Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menindaklanjuti hasil monitoring dan evalu
NASIONAL
BATU BARA PT Inalum terus memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan tenaga
NASIONAL