MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memberikan tanggapan terkait pemanggilan mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumut, M. Ahmad Effendy Pohan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan.
Bobby menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui mengenai pemanggilan tersebut
"Ya, saya sudah tahu Effendy dipanggil karena beliau masih bagian dari Pemprov, masak pergi tanpa bilang-bilang," ujarnya usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Rabu (23/7).
Menurut Gubernur Bobby, dirinya selalu memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dijalankan KPK, termasuk jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut yang dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Sudah berkali-kali saya sampaikan, jika dipanggil atau dimintai keterangan, semuanya wajib memenuhi panggilan itu, baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya," tambahnya.
Sementara itu, Effendy Pohan membenarkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh KPK selama kurang lebih tiga jam pada Selasa (22/7) di Jakarta.
Namun, ia enggan membeberkan secara rinci materi yang didalami oleh penyidik KPK.
"Saya hadir memenuhi panggilan sebagai Pj Sekda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk detail materinya, silakan tanyakan langsung ke KPK," jelasnya ketika ditemui di Kantor DPRD Sumut, Rabu (23/7).
Ini merupakan pemanggilan pertama Effendy oleh KPK setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.
Effendy menegaskan bahwa ia bersikap kooperatif dan taat hukum dalam proses ini.
Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 17 saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik masih terus mendalami keterangan para saksi dan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Sumut, termasuk kantor Dinas PUPR di Medan, Padangsidimpuan, dan Mandailing Natal.
SAMOSIR Proses revalidasi UNESCO Global Geopark Kaldera Toba memasuki hari kedua, Rabu (23/7/2025), dengan kunjungan tim asesor ke sejuml
Pariwisata
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara tidak semata diukur dari pelaksanaan
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya angkat suara terkait kabar Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang disebut ak
Ekonomi
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengajak para kader partainya untuk menjalankan politik dengan pendekatan yang lebih
Politik
PADANGSIDIMPUAN Perayaan Hari Anak Nasional di Kota Padangsidimpuan pada tahun ini masih menyisakan pemandangan memilukan. Di tengah kot
Nasional
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan dukungannya terhadap upaya penutupan lima tempat hiburan malam (THM) yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menyinggung istilah serakahnomics dalam pidatonya saat perayaan Harlah
Ekonomi
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut delapan agen judi online (judol) dengan pidana penjara antara 6 hingga 7 tahun atas kasus sua
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan memori banding atas vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan RI, Thomas Trikasih Le
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang kasus dugaan asusila anak di bawah umur yang menjerat Vadel Badjideh kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Entertainment