Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memberikan tanggapan terkait pemanggilan mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumut, M. Ahmad Effendy Pohan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan.
Bobby menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui mengenai pemanggilan tersebut
"Ya, saya sudah tahu Effendy dipanggil karena beliau masih bagian dari Pemprov, masak pergi tanpa bilang-bilang," ujarnya usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Rabu (23/7).
Menurut Gubernur Bobby, dirinya selalu memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang dijalankan KPK, termasuk jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut yang dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Sudah berkali-kali saya sampaikan, jika dipanggil atau dimintai keterangan, semuanya wajib memenuhi panggilan itu, baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya," tambahnya.
Sementara itu, Effendy Pohan membenarkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh KPK selama kurang lebih tiga jam pada Selasa (22/7) di Jakarta.
Namun, ia enggan membeberkan secara rinci materi yang didalami oleh penyidik KPK.
"Saya hadir memenuhi panggilan sebagai Pj Sekda sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Untuk detail materinya, silakan tanyakan langsung ke KPK," jelasnya ketika ditemui di Kantor DPRD Sumut, Rabu (23/7).
Ini merupakan pemanggilan pertama Effendy oleh KPK setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.
Effendy menegaskan bahwa ia bersikap kooperatif dan taat hukum dalam proses ini.
Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 17 saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik masih terus mendalami keterangan para saksi dan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Sumut, termasuk kantor Dinas PUPR di Medan, Padangsidimpuan, dan Mandailing Natal.
"Pendalaman penyidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi-saksi yang digelar di Medan," kata Budi.*
(tm/a008)
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
