JAKARTA - Kasus beras premium dan medium oplosan tengah menjadi perbincangan hangat. Temuan awal bermula dari kecurigaan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, terhadap lonjakan harga beras di tengah masa panen raya. Kejanggalan tersebut mendorong Kementan dan Satgas Pangan Polri melakukan investigasi mendalam.
"Di masa panen raya, beras kita surplus, tapi harga malah naik tajam dan trennya tidak turun. Ini menimbulkan pertanyaan besar," ujar Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Kepala Satgas Pangan Polri, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kamis (24/7/2025).
268 Sampel, 212 Merek, Mayoritas Tak Sesuai Mutu
Selama periode 6–23 Juni 2025, tim gabungan Kementan dan Satgas Pangan Polri memeriksa 268 sampel dari 212 merek beras yang beredar di berbagai provinsi. Hasilnya sangat memprihatinkan.
Beras premium:
85,56% tidak sesuai standar mutu
59,78% melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)
21,66% berat kemasan tidak sesuai dengan isi sebenarnya
Beras medium:
88,24% tidak sesuai standar mutu
95,12% melebihi HET
90,63% berat isi di bawah standar kemasan
Kerugian Konsumen Capai Rp99,35 Triliun per Tahun
Dampak dari praktik beras oplosan ini diperkirakan menimbulkan kerugian luar biasa bagi konsumen.
"Berdasarkan kalkulasi, total kerugian masyarakat akibat ketidaksesuaian mutu mencapai Rp99,35 triliun per tahun," ujar Helfi.
Kerugian dari beras premium: Rp34,21 triliun
Kerugian dari beras medium: Rp65,14 triliun
Polri Naikkan Status ke Penyidikan, Tersangka Segera Diumumkan
Atas temuan tersebut, Bareskrim Polri telah meningkatkan kasus ke tahap penyidikan. Penyidik juga akan segera menggelar perkara untuk menentukan tersangka.
"Ini bukan hanya soal kualitas beras, tetapi menyangkut keadilan bagi konsumen dan integritas pasar pangan kita," tegas Helfi.
Kasus ini turut menguak praktik oplosan yang melibatkan pencampuran beras kualitas medium ke dalam kemasan beras premium, lalu dijual dengan harga tinggi. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga secara etika perdagangan.*
(kp/j006)
JAKARTA Mabes TNI merespons perkembangan situasi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, mengungkapkan adanya syarat yang diajukan oleh kliennya terkai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia menghentikan sementara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka m
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langka
EKONOMI
BANDA ACEH Relawan Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), David Pajung, memberikan apresiasi kepada Rismon Sianipar yang telah meminta maaf
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyampaikan apresiasi mendalam kepada
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Aceh, Kombes Pol. Wahyu Prihatmaka, S.H., M.H., resmi menerima ken
NASIONAL
JAKARTA Tren desain ponsel tipis semakin mendominasi industri smartphone, dan kini banyak produsen yang mengikuti jejak Apple dalam mera
SAINS DAN TEKNOLOGI
SERGAI Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan Irawati, seorang wanita berusia 59 tahun yang ditemukan meninggal dunia tertimbun
HUKUM DAN KRIMINAL
