Nama Dudung Abdurachman Menguat Jadi Kepala Staf Presiden, Ini Profil dan Rekam Jejaknya
JAKARTA Isu perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto kembali menguat menjelang akhir April 2026. Sejumlah nama beredar akan mengis
SOSOK
TAPANULI SELATAN — Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (FORMADES) Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan akan melaporkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan PT. Sinar Avonaska Emas (SAE) kepada aparat penegak hukum.
Dugaan pungli ini diduga terjadi dalam proses rekrutmen calon tenaga kerja untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Ketua DPC FORMADES Tapsel, Lauddin Siregar, SH, saat ditemui di kantor FORMADES, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya dugaan pungutan tidak resmi tersebut.
"Kami mendapatkan informasi bahwa sejumlah calon pekerja diminta memberikan sejumlah uang untuk dapat diterima bekerja di proyek PLTA Batangtoru. Ini sangat meresahkan dan mencederai prinsip keadilan serta transparansi dalam proses perekrutan," ujar Lauddin.
Menurutnya, jika praktik seperti ini dibiarkan, akan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan memperburuk citra dunia kerja di daerah tersebut.
FORMADES Tapsel menyatakan tengah menyiapkan dokumen pengaduan resmi yang akan segera dilayangkan kepada aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Tidak hanya itu, tembusan pengaduan juga direncanakan akan dikirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
"Kami berharap Kemnaker RI dapat turun langsung untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik semacam ini. Dunia kerja harus bersih dari pungutan liar demi menciptakan kesempatan kerja yang sehat dan berkeadilan," tambah Lauddin.
FORMADES Tapsel berharap, melalui pengaduan ini, aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil tindakan tegas bila terbukti adanya pelanggaran hukum.
Lembaga ini juga menyerukan perlunya pembenahan sistem rekrutmen di proyek-proyek strategis agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi di tengah kebutuhan kerja masyarakat.
FORMADES Tapsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan masyarakat desa, terutama dalam memastikan hak-hak calon tenaga kerja tidak dirampas oleh praktik-praktik tidak bertanggung jawab.*
JAKARTA Isu perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto kembali menguat menjelang akhir April 2026. Sejumlah nama beredar akan mengis
SOSOK
JAKARTA Kabar perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali menguat.Sejumlah nama disebut akan dilan
NASIONAL
MEDAN Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 segera berakhir. Seiring itu, sejumlah perguruan tinggi negeri mulai memb
PENDIDIKAN
JAKARTA Partai NasDem menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai at
POLITIK
BINJAI Ratusan pedagang dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Binjai menggeruduk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait kabar ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tid
EKONOMI
PEMATANGSIANTAR Ratusan massa yang mengaku sebagai korban penipuan berkedok Koperasi Swadharma menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi a
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemberian insentif untuk pasar modal, khususnya Bursa Efek Indone
EKONOMI