Skandal Rehabilitasi Berbayar di Polres Malang: Kapolri Diuji untuk Tepati Janji Bersihkan Institusi

Masyarakat kini mendesak agar Divisi Propam Mabes Polri dan Kapolda Jatim segera turun tangan. Dugaan bahwa rehabilitasi bisa "dibeli" dengan uang menjadi tamparan keras bagi komitmen reformasi di tubuh Polri. Keterlibatan oknum dalam pengaturan rehabilitasi sebagai "jual beli" menunjukkan adanya celah besar dalam sistem penegakan hukum.

Sejauh ini, pengakuan dari IPDA Dios, KBO Reskoba Polres Malang, hanya sebatas janji, dengan mengatakan:

"Waalaikum salam mas, saya cek dulu unit yang nangani mas," ujarnya melalui pesan WhatsApp (29/6/2025).

Prof. Sutan menambahkan bahwa jika terbukti ada praktek "negosiasi amplop" untuk rehabilitasi, maka ini bukan hanya penyimpangan, tetapi kejahatan institusional yang harus segera diatasi. Ia mengingatkan, jangan sampai kasus ini menjadi viral sebelum tindakan tegas dilakukan oleh pihak berwenang.

"Kalau benar ada rehabilitasi bisa dinego dengan amplop, itu bukan hanya menyimpang — itu kejahatan institusional. Jangan tunggu viral dulu baru bertindak. Kapolri harus tunjukkan bahwa kepala ikan itu bersih. Kalau tidak, publik akan yakin: kepala pun sudah busuk."*