JAKARTA – Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan vonis yang lebih berat terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dalam kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara.
Hukuman yang sebelumnya 16 tahun penjara kini diperberat menjadi 18 tahun penjara disertai denda sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan pengganti pidana kurungan enam bulan apabila denda tidak dibayar.
Majelis hakim yang terdiri dari Ketua Albertina Ho dan anggota H. Budi Susilo serta Agung Siswanto menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan Zarof telah mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.
Baca Juga:
"Perbuatan terdakwa membuat orang berprasangka buruk terhadap hakim-hakim di Indonesia, seolah-olah mereka mudah disuap dan diatur oleh pihak berkepentingan yang memiliki uang untuk membelokkan keadilan," ujar majelis hakim dalam amar putusan yang dikutip pada Jumat (25/7/2025).
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum dapat memberikan tanggapan resmi terkait putusan banding tersebut karena hingga kini belum menerima salinan lengkap putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta.
Baca Juga:
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan, "Sampai saat ini, jaksa belum mendapatkan salinan lengkapnya. Kami baru mengetahui perkembangan ini dari pemberitaan media. Segera setelah kami menerima dokumen lengkap, kami akan mengkaji isi putusan dan menyampaikan pernyataan resmi kepada publik."
Kasus Zarof Ricar yang dikenal sebagai makelar perkara ini sebelumnya telah menjadi perhatian publik, khususnya karena tindakan korupsi yang dinilai sangat merusak integritas lembaga peradilan.*
(oz/a008)
LHOKSEUMAWE Pemerintah Aceh akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus guna memastikan penyaluran bantuan rumah layak huni bagi masyara
Pemerintahan
BOGOR Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hamba
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi mencegah dua petinggi PT Sugar Group Companies (SGC), Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan nasional menuai sorotan dari sejumlah ekonom. Dire
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah Indonesia secara resmi menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan kesiapan negaranya u
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rencana kerja sama transfer data pribadi lintas negara, khususnya dengan Amerika Serikat,
Ekonomi
BATU BARA Upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Batu B
Pemerintahan
MEDAN Kanit 1 Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Kompol Dedi Kurniawan, angkat bicara terkait aksi unjuk rasa ratusan wa
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara resmi memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) mantan Kanit Reskrim Polsek Simpang Empa
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku dengan cepat dan tanggap menanggapi pemberitaan negatif dari salah satu
Nasional