Ibu di Medan Digugat Anak Sendiri, Ini Kasusnya
MEDAN Kasus sengketa internal keluarga yang berujung pada proses hukum terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Anna Br Sitepu, seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa motor yang disita dari kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), bukanlah upaya penyamaran aset oleh yang bersangkutan.
Lembaga antirasuah kini masih mendalami status dan asal-usul kepemilikan kendaraan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan, termasuk pemeriksaan terhadap RK.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada awak media pada Minggu (27/7/2025).
"Ini sedang kami susuri, jadi bukan Pak RK menyamarkan kepemilikan motornya. Karena barang itu ditemukan di rumah beliau, kami perlu telusuri bagaimana sebenarnya posisi dan kepemilikannya," kata Asep.
Menurut Asep, motor yang disita oleh KPK tidak terdaftar atas nama Ridwan Kamil.
Dari hasil penelusuran sementara, kendaraan tersebut tercatat atas nama salah satu pegawai atau ajudan pribadi RK.
"Barang-barang yang disita, khususnya motor itu, berdasarkan dokumen kepemilikan seperti STNK dan BPKB bukan atas nama beliau, tapi atas nama orang lain. Dalam hal ini ajudannya," jelas Asep.
KPK menekankan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan lokasi ditemukannya barang tersebut, bukan semata-mata dari nama yang tertera pada surat-surat kendaraan.
"Penyidik menyita berdasarkan keberadaan barang—di mana dan pada siapa barang itu ditemukan. Saat ini, tim sedang mendalaminya," tambahnya.
Asep juga menanggapi pertanyaan publik mengenai belum diperiksanya Ridwan Kamil oleh KPK.
Menurutnya, penyidik masih fokus pada pengumpulan informasi awal dan klarifikasi terhadap sejumlah aset yang disita.
"Kami ditanya, kenapa RK belum diperiksa? Ya, karena kami masih mendalami itu. Termasuk soal kepemilikan kendaraan-kendaraan yang tidak atas nama beliau," tuturnya.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa tidak hanya satu kendaraan yang disita dari kediaman RK dan kepemilikannya tercatat atas nama pihak lain, seperti ajudan atau pegawai pribadinya.
KPK belum menyampaikan secara rinci apakah penyitaan tersebut berkaitan langsung dengan suatu perkara.
Namun, penelusuran terhadap asal-usul kendaraan itu menjadi bagian dari proses klarifikasi yang sedang berjalan.*
(d/a008)
MEDAN Kasus sengketa internal keluarga yang berujung pada proses hukum terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Anna Br Sitepu, seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Farida Farichah memberikan apresiasi atas kinerja luar biasa yang ditunjukkan oleh Kop
EKONOMI
MEDAN Proses revitalisasi Stadion Teladan Medan yang akan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Piala AFF U19 pada Juni 2026 kini b
OLAHRAGA
MEDAN Harga cabai merah di pasar tradisional Kota Medan dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan pascalibur Idulfitri 2026. Berdasa
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) berhasil mengungkap kasus penggelapan uang jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, melakukan audiensi dengan Kepolisian Resor Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Upaya besar dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali mendapatkan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sektor industri di Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Dengan di
EKONOMI