Amnesti Hasto Dinilai Preseden Buruk, Novel Baswedan: Ini Pelemahan KPK Terang-Terangan!

JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuai tanggapan serius dari berbagai kalangan, khususnya dari tokoh-tokoh antikorupsi.

Salah satunya adalah mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang menyebut keputusan ini sebagai langkah yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Novel menyoroti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui jalur politik, bukan hukum, bisa menjadi preseden buruk dalam sistem penegakan hukum nasional.

"Amnesti untuk Hasto justru membuat perkara ini tidak tuntas dan tidak adil. Bagaimana dengan pelaku lain? Beberapa sudah dihukum, ada yang masih buron, lalu tiba-tiba Hasto diampuni?" ujar Novel, Jumat (1/8/2025).

Novel mengingatkan bahwa kasus yang menjerat Hasto bukan perkara biasa, melainkan bagian dari rangkaian kasus besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Ia juga menyebut bahwa penanganan perkara ini sempat terhambat karena intervensi dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri, yang saat itu dinilai kontroversial dalam mengambil keputusan strategis di tubuh lembaga antirasuah.

"Perkara ini pernah lama mandek karena Firli. Bahkan ia menggunakan TWK yang cacat untuk menyingkirkan 57 pegawai KPK, termasuk penyidik kasus Hasto," ujar Novel mengacu pada temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman RI.

Amnesti yang diberikan di tengah situasi KPK yang sedang menghadapi tantangan besar, menurut Novel, berisiko memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Ia menilai langkah tersebut tidak menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi korupsi.

"Seharusnya negara menyelesaikan perkara ini secara hukum hingga tuntas, bukan memberikan pengampunan. Ini pelemahan KPK secara terang-terangan," tegas Novel.

Ia juga membandingkan dengan kasus lain, seperti Tom Lembong, yang menurutnya justru harus menjalani proses hukum panjang meskipun minim bukti, sebelum akhirnya memperoleh abolisi.

"Ironisnya, Tom Lembong yang dari awal minim bukti harus melalui proses hukum, sementara Hasto diampuni di tengah proses perkara yang belum selesai. Ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: siapa yang sebenarnya dilindungi?" kata Novel.

Di tengah kritik terhadap pemberian amnesti ini, Novel menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum, khususnya dalam hal penguatan KPK, reformasi kelembagaan, serta menjaga independensi lembaga penegak hukum dari intervensi politik.

"Yang harus dilakukan negara adalah memperkuat KPK, memperbaiki sistem, dan menjamin keadilan ditegakkan. Tapi justru yang terjadi sebaliknya," pungkasnya.

Keputusan amnesti kepada Hasto telah disahkan melalui persetujuan DPR RI sebagaimana amanat Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

Namun, perdebatan publik yang menyertainya menunjukkan bahwa masyarakat tetap berharap agar proses hukum tetap menjadi panglima dalam penegakan keadilan.*

(di/a008)