Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun ada tantangan terkait anggaran dan kritik yang muncul di lapangan.
Prabowo menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia, terutama untuk menanggulangi stunting dan memperkuat pembangunan generasi mendatang.
Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa meskipun ada berbagai tekanan, ia akan terus bertahan dalam melaksanakan MBG.Baca Juga:
"Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," tegas Prabowo, dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar, rilis Badan Komunikasi (Bakom) RI pada Minggu (22/3/2026), mengungkapkan keyakinannya bahwa program tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Program MBG, menurut Prabowo, lahir sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang diserap selama masa kampanye.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang tingginya angka stunting di Indonesia, yang banyak ditemui selama perjalanan kampanyenya.
"Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya, aku yakin, saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada," ujar Prabowo, menegaskan bahwa peningkatan kualitas gizi adalah prioritas yang harus dihadapi dengan serius.
Presiden juga menyoroti dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh program ini. MBG diyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.
Prabowo menjelaskan bahwa pada puncaknya, program ini akan memiliki 31.000 dapur yang masing-masing dapat mempekerjakan hingga 50 orang.
"Itu sudah 1,5 juta kerja," ujarnya. Selain itu, setiap dapur juga akan menciptakan peluang bagi para petani dan vendor bahan pangan.
"Yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja," tambah Prabowo, menggambarkan potensi program ini dalam menggerakkan perekonomian lokal.
Meskipun menghadapi beberapa kritik terkait implementasi di lapangan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk memperbaiki dan menertibkan pelaksanaan program tersebut.
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL