Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
TAPSEL – Praktik penambangan ilegal yang diduga melibatkan koperasi sebagai kedok untuk menyamar sebagai aktivitas yang sah kini menjadi perhatian serius di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
Dugaan kolusi antara pelaku tambang ilegal dan pihak koperasi ini terungkap setelah investigasi yang dilakukan oleh Gabungan Pergerakan Tapanuli (GAPERTA).
Ketua GAPERTA, Stevenson Ompu Sunggu, mengungkapkan bahwa informasi yang diterima pihaknya menunjukkan adanya praktik penambangan ilegal yang menggunakan nama koperasi sebagai alat untuk memberikan kesan legalitas.Baca Juga:
Hal ini semakin mencurigakan setelah ditemukan adanya indikasi pemberian upeti atau "pengamanan" kepada pihak-pihak tertentu untuk memastikan kelancaran operasi tambang ilegal tersebut.
Stevenson menambahkan bahwa selain adanya dugaan keterlibatan oknum aparat yang berperan sebagai "beking" dalam praktik tambang ilegal tersebut, koperasi yang digunakan sebagai kedok juga disebut-sebut menerima upeti.
Modus operandi ini memungkinkan para pelaku tambang ilegal untuk mendapatkan perlindungan dan menghindari tindakan tegas dari pihak berwenang.
"Kami sangat menyesalkan jika informasi ini benar adanya. Praktik ini mencoreng proses legalisasi dan merusak lingkungan serta perekonomian kita," ujar Stevenson.
Ia juga menegaskan bahwa aktivitas ilegal ini merugikan negara dan masyarakat, khususnya dalam hal kerusakan lingkungan yang dapat berdampak panjang.
Menyusul temuan tersebut, GAPERTA langsung mengajukan pengaduan resmi ke Polres Tapanuli Selatan untuk menangani kasus ini.
Menurut Stevenson, penyelidikan dan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat sangat mendesak dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menegakkan hukum.
"Kami meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Praktik tambang ilegal ini sudah terlalu merugikan masyarakat dan lingkungan," jelasnya.
Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, IPTU Bontor Desmonth Sitorus, SH, MH, mengonfirmasi bahwa pengaduan dari GAPERTA sudah diterima oleh pihaknya pada hari sebelumnya.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN