KPK Usul Ketua Umum Parpol Dibatasi Dua Periode, Noel: Kok Lembaga Hukum Berpolitik
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenez
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa proses hukum terhadap tersangka Harun Masiku (HM) tetap dilanjutkan, meskipun terdakwa dalam perkara yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK), telah menerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Yang pasti, KPK masih akan melanjutkan proses penyidikannya, termasuk terkait dengan DPO (daftar pencarian orang) HM yang masih terus kami upayakan pencariannya," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan kepada pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Penegasan ini menjadi sinyal bahwa komitmen KPK dalam menyelesaikan kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI tetap tak tergoyahkan.
Menurut Budi, penyidikan juga terus berjalan untuk tersangka lainnya, Donny Tri Istiqomah, yang sebelumnya telah ditetapkan pada 24 Desember 2024.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo setelah memperoleh persetujuan dari DPR RI.
Dalam sidang paripurna yang digelar Kamis malam (31/7), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa permohonan amnesti Presiden terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto, telah disetujui lembaga legislatif.
"Pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk saudara Hasto Kristiyanto," ucap Dasco di kompleks parlemen, Senayan.
Meski telah mendapat amnesti, putusan pengadilan menyebut Hasto terbukti bersalah dalam kasus pemberian suap sebesar Rp400 juta kepada mantan anggota KPU RI, Wahyu Setiawan.
Dana tersebut ditujukan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai pengganti Riezky Aprilia dari Dapil Sumatera Selatan I.
Pengadilan memvonis Hasto dengan pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta, subsider 3 bulan kurungan.
Namun, ia dinyatakan tidak terbukti melakukan perintangan terhadap penyidikan.
Harun Masiku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 9 Januari 2020 dan hingga kini masih berstatus buron.
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenez
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua saksi dari kalangan biro perjalanan haji dan umrah dalam penyidikan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) bank Mohammad Ilham Pradipta kembali digelar di Pengadilan Militer
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Polres Tanjung Jabung Timur menggelar apel gabungan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di halaman Map
NASIONAL
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas&039ud menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik terkait polemik yang belakangan me
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung
NASIONAL
TANJUNG TIRAM Suasana penuh kekhusyukan dan keagamaan menyelimuti pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tanj
AGAMA
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta masyarakat turut mengawasi jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap akti
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah keXXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, S
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengasuh
NASIONAL