Kapolri Ajak Waspadai Spionase Berkedok Pengungsi dan Wisatawan

JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh jajaran, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya oknum spionase ke wilayah Indonesia yang menyamar sebagai pengungsi atau wisatawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam Rapat Koordinasi Kementerian Imipas di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dalam forum tersebut, Kapolri menekankan pentingnya kehati-hatian di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Baca Juga:

• Menteri Agus: Tak Ada Kebanggaan Jika Pegawai Melanggar Aturan
• Polri dan Kemenimipas Perkuat Sinergi Hadapi Kejahatan Lintas Negara

"Di tengah situasi global yang ada ini tentunya kita harus selalu waspada. Mereka tidak hanya masuk karena mengungsi atau sebagai wisatawan, namun di satu sisi mereka juga bisa merupakan spionase-spionase," ujar Jenderal Sigit.

Kapolri menambahkan, potensi ancaman dari aktor asing tersebut dapat berupa kegiatan intelijen yang bertujuan memengaruhi stabilitas nasional.

Baca Juga:

• Ketum PBNU Gus Yahya: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Seperti 'Jimat' Keamanan Nasional
• Kapolri Segera Umumkan Calon Wakapolri Pengganti Komjen Ahmad Dofiri

Bahkan, tindakan-tindakan spionase bisa diarahkan untuk melemahkan kedaulatan suatu negara.

"Kita tahu bahwa setiap negara memiliki kepentingan menjaga dan mengamankan wilayahnya. Namun, ada juga prinsip untuk melemahkan negara lain. Hal ini tentu harus kita waspadai bersama," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Polri dan Kementerian Imipas menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) serta sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna memperkuat koordinasi lintas sektor.

Adapun MoU tersebut mencakup sinergisitas tugas dan fungsi di bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Penandatanganan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah kolaboratif yang lebih konkret antar-lembaga.

Beberapa PKS yang turut diteken di antaranya mencakup kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Polri dalam hal pendidikan dan pelatihan intelijen dasar bagi pejabat serta pegawai imigrasi.

Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan menyepakati kerja sama terkait pengelolaan data tahanan, anak, warga binaan, serta tata kelola senjata api non-organik Polri/TNI dan peralatan keamanan lainnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Polri.

Ia menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan kompleks di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

"Tanpa kehadiran dan dukungan solid dari Polri, tantangan di lapangan tidak akan bisa dihadapi secara optimal. Polri memiliki jejaring luas dan kapabilitas yang teruji dalam mendukung stabilitas keamanan nasional," ujar Agus.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan tonggak awal yang penting bagi Kementerian Imipas sebagai kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih.

"Kerja sama ini bukan hanya simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sinergis dan berkelanjutan," pungkasnya.

Dengan penguatan sinergi kelembagaan ini, diharapkan Indonesia semakin siap menghadapi dinamika ancaman transnasional dan menjaga kedaulatan serta keamanan dalam negeri secara optimal.*

(at/a008)