JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan rasa sedihnya terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Ungkapan tersebut disampaikan setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Amnesti tersebut membebaskan Hasto dari hukuman pidana, meskipun proses hukum sebelumnya telah menetapkan vonis bersalah terhadapnya.
Baca Juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya telah menjalankan seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Ia menyebutkan bahwa semua aspek formil dan materiil perkara telah diuji melalui proses pengadilan.
Baca Juga:
"Kami kira masyarakat sudah cerdas dan memahami dari perjalanan perkara ini. Semua proses telah dilakukan secara terbuka, dan sudah diuji di pengadilan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).
Budi menegaskan bahwa Hasto telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan.
Ia juga menambahkan bahwa amnesti yang diberikan oleh Presiden tidak menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan.
"Amnesti itu hanya membebaskan dari hukuman, bukan menghapus tindakan pidana. Tindakannya tetap ada, dan tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan," tegasnya.
Setelah resmi dibebaskan dari tahanan pada Jumat (1/8/2025), Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya siap melanjutkan perjuangan di bidang hukum.
Ia mengaku telah mendaftar sebagai mahasiswa program Sarjana Hukum di Universitas Terbuka.
"Saya mengambil S1 Hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa. Saya sudah menetapkan langkah-langkah ke depan untuk memperjuangkan keadilan," ujar Hasto di hadapan awak media usai keluar dari Rutan KPK.
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita paruh baya di Kab
Hukum dan Kriminal
PONOROGO Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bu
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa royalti musik bukanlah bentuk pajak atau
Entertainment
JAKARTA Polemik mengenai kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu di ruangruang publik, seperti kafe dan restoran, kini tengah me
Entertainment
BATU BARA Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Barakembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, tim berh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan hasil intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik dalam kurun w
Entertainment
TANGERANG SELATAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul fenomena pengibaran bendera bertema
Nasional
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan bahwa pihaknya siap mempertimbangkan pencabutan paspor
Hukum dan Kriminal
MEDAN Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Prabowo Subianto, batal menghadiri pembukaa
Olahraga
MEDAN Perhelatan olahraga pencak silat bertaraf internasional kembali digelar dengan penuh semarak. Pembukaan 3rd International Indonesi
Olahraga
