JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024.
Pada Selasa (5/8/2025), KPK memanggil Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, untuk dimintai keterangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan yang masih berlangsung.
Baca Juga:
Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk dari unsur Kementerian Agama dan penyelenggara perjalanan ibadah haji, menjadi penting untuk membangun konstruksi perkara secara menyeluruh.
"Ya, hari ini ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan," ujar Budi kepada media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Baca Juga:
Menurut Budi, keterbukaan terhadap berbagai pihak masih menjadi pendekatan KPK dalam pengumpulan informasi
Ia juga menegaskan bahwa pemanggilan pihak-pihak lainnya, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tidak tertutup kemungkinan jika dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
"KPK terbuka untuk memanggil siapapun, apabila memang diperlukan dalam pengungkapan perkara ini," tambahnya.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyebut bahwa penyelidikan kasus ini berangkat dari adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pembagian tambahan kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.
Tambahan sebanyak 20.000 kuota jemaah yang seharusnya digunakan untuk memangkas antrean haji, justru diduga tidak dialokasikan sesuai dengan ketentuan awal.
Asep mengungkap bahwa berdasarkan ketentuan, pembagian kuota tersebut semestinya terdiri dari 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
"Namun dalam pelaksanaannya, kuota dibagi rata 50 persen untuk masing-masing jenis. Ini yang sedang kami dalami lebih lanjut," ujar Asep.
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian positif dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Dalam Sidang
Ekonomi
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penggunaan atribut maupun pengibaran bendera bertema One Piece, men
Nasional
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year) pada kuarta
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Universitas Aufa Royhan, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, secara resmi mem
Pendidikan
KARANGASEM Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Karangasem, Rab
Nasional
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar AlWashliyah (PW IPA) Sumut untuk mulai mempe
Pendidikan
BANDUNG Delapan organisasi sekolah swasta resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Pengadilan Tata Usaha
Hukum dan Kriminal
BOGOR Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada t
Nasional
JAKARTA Musisi ternama Ahmad Dhani menyampaikan kabar menggembirakan bagi para pelaku usaha di sektor kuliner. Lewat unggahan di akun In
Entertainment
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengusulkan adanya pembatasan usia bagi pengguna platform ga
Sains & Teknologi
