Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
BLORA - Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku penipuan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang tak biasa.
Bukan di lorong gelap atau pertemuan rahasia, tapi di sebuah rumah makan di Kelurahan Kedungjenar—lengkap dengan nasi goreng dan teh manis di atas meja.
Ketiga pelaku yang berinisial J, H, dan A, diduga menjalankan modus klasik dengan menjanjikan kelulusan seleksi PPPK kepada para calon peserta dengan tarif Rp75 juta per orang. Mereka bahkan meminta uang muka atau down payment sebesar Rp25 juta.
Beruntung, dua korban yang sempat tergiur hanya sempat menyetor masing-masing Rp2,5 juta sebelum akhirnya melapor ke pihak berwajib.
"OTT kami lakukan pukul 11.20 WIB di sebuah rumah makan di Kelurahan Kedungjenar. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan dua korban," ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Blora, Jatmiko, Selasa (5/8/2025).
Menariknya, salah satu pelaku disebut memainkan peran ganda—mengaku sebagai pejabat Kejaksaan Negeri Blora, padahal status aslinya hanyalah pegawai kontrak.
"Yang bersangkutan sempat mengaku-ngaku sebagai pejabat Kejaksaan Negeri Blora, padahal statusnya pegawai kontrak," tambah Jatmiko.
Barang bukti berupa uang tunai Rp5 juta turut diamankan dari lokasi kejadian. Meski jumlahnya jauh dari total yang dijanjikan, uang itu cukup menjadi bukti bahwa aksi penipuan ini bukan isapan jempol semata.
Ketiganya langsung digelandang ke kantor Kejari Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun karena dugaan pelanggaran masuk ranah pidana, kasus ini kini telah resmi dilimpahkan ke pihak kepolisian.
"Sudah kami serahkan ke pihak kepolisian. Kami harap masyarakat makin waspada," tutup Jatmiko.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Respon
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada Jumat, 28 Agustus 2026, bergerak beragam. Kenaikan paling mencolok terjadi
EKONOMI