MEDAN - Dugaan persekongkolan dalam proses lelang proyek pembangunan sarana dan prasarana pendukung Lapangan Merdeka tahun anggaran 2025 senilai Rp77,6 miliar di Kota Medan menjadi sorotan publik.
Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPW LSM LIRA) Sumatera Utara meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Dr. Harli Siregar, untuk mengusut tuntas indikasi pelanggaran dalam proses lelang tersebut.
Sekretaris Wilayah DPW LIRA Sumut, Andi Nasution, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil evaluasi proses tender.
Baca Juga:
Menurutnya, dari 10 peserta lelang, hanya satu perusahaan, yakni PT Lestari Nauli Jaya, yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan akhirnya memenangkan lelang.
"Kesembilan perusahaan lainnya dinyatakan gugur dengan alasan seragam, yaitu tidak menyampaikan jaminan penawaran dan tidak melampirkan dokumen teknis sesuai ketentuan. Padahal mereka telah mengunggah dokumen dan mengikuti proses penawaran," ujar Andi dalam keterangan pers, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga:
Andi menduga telah terjadi praktik persekongkolan horizontal, yaitu kesengajaan dari sejumlah peserta lelang untuk berpura-pura ikut serta demi memberi jalan bagi satu perusahaan tertentu menjadi pemenang.
"Jika memang terbukti adanya kesengajaan seperti itu, maka ini bisa dikategorikan sebagai persekongkolan tender. Kami mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumut menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusutnya," tegasnya.
Lebih lanjut, LIRA juga menyoroti persyaratan lelang yang dinilai terlalu spesifik dan hanya dapat dipenuhi oleh satu perusahaan.
Misalnya, hanya PT Lestari Nauli Jaya yang memenuhi kualifikasi perusahaan besar dan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) BG 04, sementara peserta lainnya merupakan perusahaan menengah hingga kecil.
LIRA menduga ada keterlibatan oknum tertentu di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPCTKR) Kota Medan dalam proses ini.
Sembilan perusahaan yang gugur diduga hanya menjadi "penggembira" demi memenuhi syarat administratif pelaksanaan tender.
"Ini menjadi catatan penting bagi penegak hukum. Harapan besar tertuju kepada Kajati Sumut yang baru, Bapak Dr. Harli Siregar, untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan praktik kolusi dan korupsi di Sumatera Utara," pungkas Andi.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Medan belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan ini.*
PATI Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden kericuhan yang terjadi pada Selasa (5/8) di halama
Pemerintahan
BANDUNG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 202
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di
Hukum dan Kriminal
KUANTAN SINGINGI Menyambut gelaran Pacu Jalur tahun 2025, panitia pelaksana telah menyiapkan kuota khusus untuk penonton berbayar dari l
Pariwisata
ACEH Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan bahan baku karet di d
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan so
Ekonomi
JAKARTA Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, hari ini menjalani pemeriksaan tes DNA di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/
Entertainment
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran kapal tanker MT Federal II
Hukum dan Kriminal
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Militer I02 Medan menjatuhkan vonis terhadap dua anggota TNI dari Kodim 0204/Deliserdang, yakni Serka Da
Hukum dan Kriminal
BELAWAN Upaya pemberantasan narkotika terus dilakukan jajaran kepolisian. Kali ini, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil menggaga
Hukum dan Kriminal
