JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat bahwa penanganan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni terkait pengelolaan kuota haji dan pengadaan Google Cloud, akan segera memasuki tahap penyelidikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam konferensi pers kinerja KPK Semester I Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (6/8).
"Mudah-mudahan kalau kemudian faktanya, buktinya cukup kuat, KPK segera menaikkan status ke tingkat penyidikan," ujar Fitroh di hadapan awak media.
Baca Juga:
Dalam keterangan yang sama, Fitroh juga mengonfirmasi bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari dua mantan pejabat tinggi negara, yaitu:
- Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama
Baca Juga:
- Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Keduanya dijadwalkan hadir di KPK pada Kamis, 7 Agustus 2025 untuk memberikan klarifikasi seputar informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.
"Besok sepertinya juga ada permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang oleh penyelidik dianggap mengetahui terkait dugaan korupsi di sana, di Kementerian Agama dan Kemendikbudristek," tambah Fitroh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Yaqut Cholil Qoumas terkait kehadirannya memenuhi undangan KPK.
Sementara itu, kuasa hukum Nadiem Makarim, Mohamad Ali, menyampaikan bahwa kliennya berencana hadir dan bersikap kooperatif.
Dua kasus yang tengah dalam penyelidikan KPK ini disebut sebagai kasus besar yang menyita perhatian publik.
Fitroh menyatakan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan penanganan kasus korupsi secara profesional, termasuk yang melibatkan pihak-pihak penting atau disebut sebagai "big fish".
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaannya dalam sidang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi peluang pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan rumah praju
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu&
Nasional
JAKARTA Muhammad Abindra Putra Tayip, mantan pegawai kontrak di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menyampaikan pembel
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menanggapi permintaan dari tim penasihat hukum terdakwa lain dalam kasus impor gula, yang men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
