JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (7/8/2025), yang dilaksanakan secara serentak di tiga wilayah berbeda, yakni Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menindaklanjuti informasi awal terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menyampaikan bahwa hingga Kamis malam, tim penindakan telah mengamankan tujuh orang dari dua lokasi, yakni Jakarta dan Sulawesi Tenggara.
Baca Juga:
"Tim di Jakarta mengamankan tiga orang, sementara dari Kendari atau Sulawesi Tenggara empat orang. Jadi total sementara tujuh orang sudah dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan awal," jelas Asep.
Sementara itu, kegiatan OTT di wilayah Sulawesi Selatan masih terus berlangsung dan belum dirinci lebih lanjut terkait jumlah pihak yang diamankan di sana.
Baca Juga:
Asep menuturkan, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap terkait peningkatan kualitas atau status rumah sakit menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kasus ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk dari unsur swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dugaan tindak pidana korupsi ini terkait dengan pengelolaan dana DAK untuk pembangunan rumah sakit. Indikasinya adalah adanya penyuapan dari pihak swasta kepada penyelenggara negara," ujarnya.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukumnya.
Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka status perkara akan dinaikkan ke tahap penyidikan.
KPK menyampaikan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga antirasuah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kami tegaskan, penegakan hukum ini bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi," pungkas Asep.
MEDAN Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Soetarto, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi memperluas layanan bus listrik ya
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk percepatan operasi pasar beras dengan total volume 1,3 juta ton
Ekonomi
TAPANULI TENGAH Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis malam, pukul 22.29 WIB
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Warga Jalan Sihoring Koring, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumater
Peristiwa
JAKARTA Dalam rangka mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Dala
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut positif tren konsumen yang belakangan ini lebih memilih membeli beras d
Ekonomi
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaan dalam sidang lan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri
Entertainment
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam p
Hukum dan Kriminal
