Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan WNI di Kumamoto dan Kyushu Aman
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (7/8/2025), yang dilaksanakan secara serentak di tiga wilayah berbeda, yakni Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menindaklanjuti informasi awal terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menyampaikan bahwa hingga Kamis malam, tim penindakan telah mengamankan tujuh orang dari dua lokasi, yakni Jakarta dan Sulawesi Tenggara.
"Tim di Jakarta mengamankan tiga orang, sementara dari Kendari atau Sulawesi Tenggara empat orang. Jadi total sementara tujuh orang sudah dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan awal," jelas Asep.
Sementara itu, kegiatan OTT di wilayah Sulawesi Selatan masih terus berlangsung dan belum dirinci lebih lanjut terkait jumlah pihak yang diamankan di sana.
Asep menuturkan, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap terkait peningkatan kualitas atau status rumah sakit menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kasus ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk dari unsur swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dugaan tindak pidana korupsi ini terkait dengan pengelolaan dana DAK untuk pembangunan rumah sakit. Indikasinya adalah adanya penyuapan dari pihak swasta kepada penyelenggara negara," ujarnya.
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukumnya.
Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka status perkara akan dinaikkan ke tahap penyidikan.
KPK menyampaikan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga antirasuah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kami tegaskan, penegakan hukum ini bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi," pungkas Asep.
KPK akan memberikan informasi lebih lanjut dalam konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal terhadap para pihak rampung dilakukan.*
(cn/a008)
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
SURABAYA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung m
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut dirinya bakal merangkap jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mencabut laporan polisi terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea terkait pernyataannya
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi ters
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ, anggota Polres Aceh Selatan yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan jaminan kesehatan bagi para mitra Gojek melalui k
PEMERINTAHAN