Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Hadiri Pemeriksaan KPK, Enggan Beri Keterangan kepada Wartawan

PADANGSIDIMPUAN — Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, terlihat meninggalkan kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan pada Rabu (13/08/2025) sekitar pukul 18.40 WIB.

Kantor tersebut terletak di Jalan Kenanga, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Kehadiran Letnan di lokasi tersebut menarik perhatian sejumlah awak media yang telah menunggu sejak sore hari.

Namun, ketika dimintai keterangan mengenai agenda kunjungannya, Wali Kota Letnan memilih untuk tidak memberikan komentar dan langsung memasuki mobil dinasnya, sebuah Toyota Avanza hitam dengan nomor polisi BK 1857 AFF.

Dalam pantauan di lapangan, Letnan terlihat mengenakan peci hitam, kemeja putih, serta celana panjang berwarna gelap.

Ia juga menggunakan visor mobil (penutup wajah anti-silau), yang diduga bertujuan menghindari sorotan kamera awak media.

Petugas keamanan kantor KPPN, Amri Martua, yang berjaga di gerbang, menyampaikan permohonan maaf kepada media yang hadir.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya mendapat arahan dari pimpinan untuk tidak mengizinkan awak media memasuki area gedung, demi menjaga kondusivitas dan kenyamanan para pihak yang sedang menjalankan tugas di dalam.

"Mohon maaf ya, Bang. Pimpinan meminta agar tidak ada media masuk ke dalam. Kalau mengambil gambar dari luar, silakan saja, asal tidak mengganggu," ujar Amri kepada wartawan.

Amri juga mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui adanya aktivitas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam kantor, namun tidak mengetahui secara pasti agenda dan pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi secara terpisah, membenarkan bahwa Wali Kota Letnan Dalimunthe dipanggil sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan kasus suap proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara.

"Ya, benar. Pemeriksaan terhadap saudara Letnan Dalimunthe dilakukan di kantor KPPN Padangsidimpuan, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur jalan," jelas Budi kepada wartawan.

Budi menambahkan bahwa selain Letnan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap 17 saksi lainnya, yang terdiri dari mantan wali kota, pejabat dinas, hingga pegawai Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padangsidimpuan, Nurcahyo Budi Susetyo, saat dihubungi melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa dirinya belum menerima informasi terkait agenda pemeriksaan terhadap Wali Kota.

"Maaf, saya belum tahu, Bang. Saat ini saya sedang mengikuti rapat," ujar Nurcahyo singkat.

Masyarakat berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

Media pun diharapkan dapat terus mengawal proses ini dengan mengedepankan prinsip jurnalistik yang berimbang dan profesional.*