JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan logo resmi Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan bentuk nyata semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan.
Prasetyo yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Negara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI mengatakan partisipasi publik menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menentukan identitas visual peringatan kemerdekaan.
"Pemilihan logo HUT Ke-81 Republik Indonesia menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan. Keterlibatan ini mencerminkan semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol-simbol kebangsaan kita," ujar Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, setiap suara dan masukan dari masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan desain logo yang dianggap paling mampu merepresentasikan semangat persatuan, optimisme, dan cita-cita bangsa Indonesia.
Prasetyo menjelaskan peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan logo.
"Peringatan HUT Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum," katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan publik diharapkan mampu memperkuat rasa kebangsaan sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap tanah air melalui sebuah proses kolaborasi nasional.
Lebih lanjut, Prasetyo berharap logo HUT Ke-81 RI yang nantinya terpilih tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual semata, tetapi juga menjadi simbol persatuan bangsa yang mencerminkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
"Melalui semangat kebersamaan inilah, kita ingin memastikan bahwa setiap peringatan kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat tekad bersama untuk terus melanjutkan perjuangan menuju Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan logo resmi HUT Ke-81 RI. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) menghadirkan lima desain logo terbaik hasil seleksi yang dapat dipilih oleh masyarakat melalui kanal resmi yang telah disediakan.
Langkah ini menjadi pertama kalinya masyarakat diberikan kesempatan lebih luas untuk menentukan logo resmi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme partisipatif.* (an/dh)
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
SLEMAN Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berla
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan dan penahanan hak
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu men
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pe
HUKUM DAN KRIMINAL
