MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memanggil empat anggota DPRD Medan dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha mikro.
Dugaan tersebut diduga dilakukan oleh Ketua Komisi III DPRD Medan kepada sejumlah pelaku usaha dengan dalih kelengkapan perizinan dan pajak.
Plt. Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, menjelaskan bahwa penyelidikan sudah berlangsung terkait dugaan pemerasan tersebut.
Baca Juga:
"Tim Peny idik Kejati Sumut sedang menyelidiki dugaan pemerasan oleh Ketua Komisi III DPRD Medan terhadap beberapa pengusaha mikro di Medan dengan alasan izin usaha dan pajak," ujar Husairi Selasa (19/8).
Empat anggota DPRD Medan yang dijadwalkan memberikan keterangan pada Kamis–Jumat (21–22/8) terdiri atas Ketua Komisi III berinisial SP, Sekretaris Komisi DRS, serta dua anggota Komisi GRF dan EA.
Baca Juga:
Lebih lanjut, penyelidikan sebelumnya telah mencakup pemanggilan beberapa pengusaha yang diduga menjadi korban, serta pejabat pemerintahan kota Medan seperti Sekwan DPRD, Kasatpol PP, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
"Tim penyelidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak: pengusaha, pejabat Sekwan DPRD Medan, Kasatpol PP, Kadis Koperasi dan UMKM," tutup Husairi.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Medan, berinisial SP, dilaporkan ke Polda Sumut oleh para pengusaha biliar pada April 2025 atas dugaan pemerasan.
Laporan tersebut mencuat setelah mereka mengaku dipaksa menyerahkan uang tambahan dengan ancaman penyegelan usaha meskipun sudah memenuhi kewajiban pajak dan perizinan.
Salomo T.R. Pardede (SP), yang juga politisi Gerindra, secara tegas membantah tuduhan tersebut.
Ia menyatakan bahwa kunjungan terkait pajak dan izin yang dilakukan bersama staf merupakan bagian dari tugas pengawasan DPRD.
Tuduhan pemerasan menurutnya adalah fitnah yang mencemarkan nama baik dirinya.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
