JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil selebgram Lisa Mariana sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi hal tersebut kepada awak media pada Rabu (20/8/2025).
"Iya, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan perkara BJB," ujarnya singkat.
Baca Juga:
Meski demikian, Fitroh belum merinci jadwal pasti pemanggilan serta alasan spesifik mengapa keterangan Lisa Mariana diperlukan dalam proses penyidikan.
Nama Lisa Mariana menjadi sorotan karena diduga memiliki hubungan dekat dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.
Baca Juga:
Diketahui, Ridwan Kamil menjabat sebagai salah satu komisaris di Bank BJB dan namanya turut disebut dalam rangkaian perkara ini.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan terhadap rumah pribadi Ridwan Kamil.
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita beberapa barang bukti, di antaranya alat elektronik dan kendaraan bermotor, termasuk satu unit motor Royal Enfield.
Namun hingga kini, KPK belum melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa saat ini penyidik masih fokus pada proses pemeriksaan saksi lainnya dan pengumpulan alat bukti.
Dalam pengembangan perkara, KPK telah menetapkan lima orang tersangka.
Dua di antaranya merupakan pejabat Bank BJB, yaitu:
- Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB periode 2019–2025, yang telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
- Widi Hartoto, mantan Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB.
Sementara tiga tersangka lainnya merupakan pihak swasta yang terafiliasi dengan agensi periklanan, yakni:
- Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri,
- Suhendrik (S), pemilik agensi PSJ dan USPA,
- R. Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pemilik agensi CKMB dan CKSB.
Kelima tersangka tersebut diduga terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan iklan dan kegiatan promosi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidikan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru tergantung pada perkembangan bukti di lapangan.*
(bb/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
