JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kinerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, selama hampir 10 bulan menjabat, dinilai cukup memuaskan.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi pemberitaan terkait penangkapan Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja, baik menteri maupun wakil menteri, masuk kategori cukup memuaskan. Banyak permasalahan yang berhasil diselesaikan," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga:
Salah satu contoh yang disoroti Prasetyo adalah keterlibatan Noel dalam penanganan kasus besar yang melibatkan perusahaan tekstil nasional, Sritex.
Ia menilai, keterlibatan Noel dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Sritex menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas dengan baik.
Baca Juga:
"Terutama kemarin salah satu yang paling besar adalah permasalahan di Sritex. Itu berhasil ditangani dengan pendekatan yang cukup baik," katanya.
Namun demikian, Prasetyo menegaskan bahwa proses hukum yang kini dihadapi oleh Noel tidak ada kaitannya langsung dengan kinerjanya di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kemnaker juga cukup luar biasa. Tapi kan terlepas itu, tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum yang sedang berjalan," jelasnya.
Terkait penangkapan yang dilakukan oleh KPK, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan resmi mengenai peristiwa tersebut.
Presiden, kata Prasetyo, menghormati penuh proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkannya sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum.
"Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk dijalankan sebagaimana mestinya," tuturnya.
Sebagai pimpinan pemerintahan, Presiden Prabowo, menurut Prasetyo, telah secara konsisten memberikan arahan kepada seluruh jajaran menterinya untuk menjalankan tugas secara profesional dan menjauhi penyalahgunaan wewenang.
"Presiden berkali-kali mengingatkan kepada seluruh anggota kabinet untuk berhati-hati dan tidak menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan," imbuh Prasetyo.
Mewakili pemerintah, Prasetyo menyampaikan rasa keprihatinan atas kejadian tersebut.
Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas pejabat publik, terlebih dalam Kabinet Merah Putih yang saat ini tengah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan nasional.
"Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi bagian dari proses hukum tersebut," tutupnya.*
(di/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
