JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Kamis (21/8/2025) dini hari.
Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 tersangka lain yang berasal dari kalangan birokrat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pihak swasta.
Baca Juga:
Total 14 orang sempat diamankan, namun setelah pemeriksaan intensif, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025), Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan adanya praktik pemerasan yang menyebabkan biaya sertifikasi K3 melonjak drastis dari tarif resmi Rp275 ribu menjadi hingga Rp6 juta per orang.
Baca Juga:
"Selisih pembayaran ini tercatat mencapai Rp81 miliar, yang kemudian mengalir ke sejumlah pihak, termasuk penyelenggara negara," ujar Setyo.
Menurut KPK, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar dalam perkara ini.
Penyidik juga menyita 22 kendaraan mewah, termasuk mobil sport Nissan GT-R R35 serta beberapa motor premium seperti Ducati dan Vespa.
Salah satu motor Ducati milik Noel diduga tidak memiliki dokumen resmi (bodong) karena dibeli secara off the road.
Saat digiring menuju mobil tahanan, Noel sempat menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarga, dan masyarakat Indonesia.
Ia juga menyampaikan permintaan amnesti kepada Presiden.
"Saya berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Pertama, saya minta maaf kepada Presiden, kedua kepada anak dan istri saya, dan ketiga kepada rakyat Indonesia," kata Noel dengan suara bergetar.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
