JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan nonaktif, Immanuel Ebenezer alias Noel, bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Salah satu nama yang turut menjadi sorotan publik adalah Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang disebut sebagai sosok "sultan" oleh Noel dalam keterangannya kepada penyidik.
Irvian diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 periode 2022–2025.
Dugaan Aliran Dana Mencapai Puluhan Miliar
Dalam keterangan resmi, Ketua KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Irvian diduga menerima aliran dana hasil pemerasan yang nilainya mencapai Rp69 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 miliar diduga disalurkan kepada Noel untuk keperluan renovasi rumah pribadi.
"KPK telah mengantongi setidaknya dua alat bukti yang cukup dalam perkara ini. Kasus ini merupakan hasil tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring 14 orang," ujar Budi saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).
Penelusuran lebih lanjut terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Irvian menunjukkan total kekayaan yang dilaporkan hanya sebesar Rp3,9 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan nilai dugaan penerimaan dana ilegal.
Rincian Harta dalam LHKPN Irvian
Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkan, Irvian mencantumkan beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp1,27 miliar (hibah tanpa akta)
- Mobil Mitsubishi Pajero 2016 senilai Rp335 juta
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Pengabdian sekaligus Pelepasan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan Internet Gratis Ruang Publik seca
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri secara langsung Pesta Parerean/Tugu Tambak Pomparan Op Bima Sinaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin, 2 Maret 2026. Kabar duka tersebut disampaikan Menteri Se
NASIONAL
