MEDAN — Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon, meminta Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., agar bersikap terbuka dan berjiwa besar dalam menanggapi pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting.
Dalam pernyataannya di Medan, Selasa (26/8/2025), Arief menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk tokoh akademik, dalam mendukung proses hukum dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kita tunggu niat baik Rektor USU untuk memenuhi panggilan KPK. Beliau harus berjiwa besar dan terbuka dalam menghadapi proses ini. Menjadi saksi adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk menjelaskan apa yang diketahuinya dalam kasus tersebut," ujarnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Arief menekankan agar KPK tetap konsisten dan tidak melemah dalam penanganan kasus ini.
Ia mengingatkan bahwa tidak ada individu yang berada di atas hukum, termasuk tokoh pendidikan.
Baca Juga:
"Setinggi apapun jabatan atau status sosial seseorang, semua tetap setara di mata hukum. Kita harap KPK tetap tegak lurus dan profesional menjalankan tugasnya. Tidak boleh ada perlakuan khusus," tegas Arief.
Ia juga mengaitkan pentingnya penegakan hukum ini dengan komitmen Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya menekankan pada pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh.
"Kami berharap Rektor USU dapat menjadi bagian dari semangat anti korupsi yang digaungkan Presiden Prabowo. Ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa dunia akademik tidak berjarak dari upaya penegakan integritas," tambahnya.
Arief juga menyoroti bahwa pengusutan kasus yang menjerat Topan Ginting melalui operasi tangkap tangan (OTT) merupakan harapan masyarakat Sumatera Utara yang telah lama menginginkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"KPK harus menjawab keresahan masyarakat Sumut dengan menuntaskan kasus ini hingga ke aktor-aktor pengambil kebijakan. Proses hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan terbuka," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Sumut akan terus memantau dan berharap agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Publik berharap KPK benar-benar independen, tegas, dan tidak terpengaruh tekanan politik atau kekuasaan dalam kasus ini. Jangan biarkan ada tanda tanya di benak rakyat soal akhir dari OTT ini," pungkas Arief.*
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional