Partai Buruh Akan Laporkan Lima Anggota DPR Dinonaktifkan ke MKD: "Istilah Nonaktif Tidak Diatur dalam UU"

JAKARTA — Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan pihaknya akan melaporkan lima anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya masing-masing ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Langkah ini, menurut Iqbal, sebagai bentuk dorongan agar penanganan terhadap anggota legislatif yang dianggap bermasalah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika parlemen.

Kelima anggota DPR RI yang dimaksud adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.

Mereka sebelumnya telah dinonaktifkan dari aktivitas kedewanan oleh partai masing-masing, menyusul polemik kenaikan tunjangan DPR dan gelombang protes masyarakat.

"Pengertian nonaktif itu kan tidak ada di Undang-Undang maupun aturan MKD. Partai Buruh bersama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan sanksi apa yang layak diberikan," ujar Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Senin (1/9/2025).

Lebih lanjut, Iqbal menyarankan agar anggota DPR yang dinilai menimbulkan keresahan publik diberhentikan secara permanen, bukan hanya dinonaktifkan secara internal oleh partai.

"Ya diberhentikan saja. Karena kan sudah menimbulkan huru-hara di masyarakat," ungkapnya.

Dalam pernyataannya, Iqbal juga menyoroti persoalan komunikasi antara DPR dan publik yang menurutnya belum berjalan efektif.

Ia menyebut bahwa ruang penyampaian aspirasi bagi masyarakat sipil sering kali tertutup, sehingga menciptakan kesan eksklusif dalam proses politik di Senayan.

"Itulah masalahnya. Kalau kita tidak meminta bertemu, sulit untuk menjalin komunikasi politik maupun menyampaikan aspirasi. Seolah kita ini menghadap Tuhan, bukan wakil rakyat. Akibatnya ya seperti ini: ada kesan kesombongan, pamer gaya hidup, dan merasa paling berkuasa. Akhirnya Presiden yang harus turun tangan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, membenarkan bahwa istilah "nonaktif" tidak dikenal dalam sistem hukum yang mengatur parlemen.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR RI.