JAKARTA — Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan pihaknya akan melaporkan lima anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya masing-masing ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Langkah ini, menurut Iqbal, sebagai bentuk dorongan agar penanganan terhadap anggota legislatif yang dianggap bermasalah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika parlemen.
Kelima anggota DPR RI yang dimaksud adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.
Baca Juga:
Mereka sebelumnya telah dinonaktifkan dari aktivitas kedewanan oleh partai masing-masing, menyusul polemik kenaikan tunjangan DPR dan gelombang protes masyarakat.
"Pengertian nonaktif itu kan tidak ada di Undang-Undang maupun aturan MKD. Partai Buruh bersama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan sanksi apa yang layak diberikan," ujar Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Senin (1/9/2025).
Baca Juga:
Lebih lanjut, Iqbal menyarankan agar anggota DPR yang dinilai menimbulkan keresahan publik diberhentikan secara permanen, bukan hanya dinonaktifkan secara internal oleh partai.
"Ya diberhentikan saja. Karena kan sudah menimbulkan huru-hara di masyarakat," ungkapnya.
Dalam pernyataannya, Iqbal juga menyoroti persoalan komunikasi antara DPR dan publik yang menurutnya belum berjalan efektif.
Ia menyebut bahwa ruang penyampaian aspirasi bagi masyarakat sipil sering kali tertutup, sehingga menciptakan kesan eksklusif dalam proses politik di Senayan.
"Itulah masalahnya. Kalau kita tidak meminta bertemu, sulit untuk menjalin komunikasi politik maupun menyampaikan aspirasi. Seolah kita ini menghadap Tuhan, bukan wakil rakyat. Akibatnya ya seperti ini: ada kesan kesombongan, pamer gaya hidup, dan merasa paling berkuasa. Akhirnya Presiden yang harus turun tangan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, membenarkan bahwa istilah "nonaktif" tidak dikenal dalam sistem hukum yang mengatur parlemen.
Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib DPR RI.
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Togap Simangunsong, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang
Pemerintahan
MEDAN Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ny. Dita Togap Simangunsong, secara resmi meresmikan Galeri W
Seni dan Budaya
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gabungan melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Da
Pemerintahan
MEDAN Suasana di depan Gedung DPRD Sumatera Utara pada Selasa, 2 September 2025, siang mendadak berbeda. Seorang kader Partai Golkar, Sa
Peristiwa
JAKARTA Amnesty International Indonesia memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa aksi unjuk
Nasional
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar hampir Rp900 miliar untuk melakukan perbaikan fasilitas umum (fa
Nasional
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, menyatakan pengakuan kesalahan da
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Di tengah situasi masyarakat yang tengah merasakan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, perilaku sebagian oknum pejabat yang k
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa pernyataan Presiden Prabow
Politik
MEDAN (BITV) WhatsApp berencana menghadirkan fitur terbaru yang akan memperkaya pengalaman pengguna dalam membagikan Status. Fitur baru
Sains & Teknologi