Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Di tengah situasi masyarakat yang tengah merasakan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, perilaku sebagian oknum pejabat yang kerap memamerkan kekayaan secara berlebihan di ruang publik maupun media sosial menuai perhatian dan kritik.
Fenomena yang dikenal dengan istilah flexing tersebut dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Psikolog dari Universitas Gadjah Mada, Novi Poespita Candra, menilai bahwa kebiasaan pejabat yang gemar menunjukkan harta secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kepekaan sosial mereka.
"Perilaku tersebut berpotensi menimbulkan kecanduan dan membuat individu lupa terhadap kepekaan sosial," ujar Novi.
Novi menambahkan, orientasi pejabat terhadap makna jabatan yang sebenarnya kerap mengalami pergeseran.
Ia menegaskan bahwa pencapaian tertinggi seorang pejabat seharusnya tidak semata-mata diukur dari materi, melainkan dari nilai spiritualitas berupa pengabdian tulus kepada masyarakat, khususnya kelompok yang masih membutuhkan.
Fenomena flexing juga bisa dipandang sebagai bentuk pencarian eksistensi diri.
"Penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, menunjukkan kekayaan adalah cara untuk mendapatkan rasa senang dan kepuasan," ujarnya.
Dalam perspektif psikologi, kebahagiaan seseorang biasanya berkaitan dengan empat hormon utama, yakni dopamin (pengakuan dan pencapaian), oksitosin (rasa cinta dan penerimaan), serotonin (kebermaknaan), dan endorfin (kegembiraan).
Novi mengamati bahwa pejabat yang kerap pamer materi lebih banyak terfokus pada pencarian dopamin semata.
"Mereka merasa capaian materi adalah sesuatu yang patut dibanggakan," tambahnya.
Menurut Novi, seorang pemimpin idealnya memiliki kecerdasan intelektual dan etika yang matang, sehingga setiap tindakan yang diambil bukan semata didasari emosi atau nafsu, melainkan pertimbangan rasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL