Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis nasional. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Qodari menjelaskan, penguatan pengawasan ekspor bukan sekadar kebijakan teknis perdagangan, melainkan langkah strategis negara dalam menjaga kendali atas sumber daya alam Indonesia dari hulu hingga hilir.
"Ini bagian dari amanat Pasal 33, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat," ujar Qodari, Rabu (20/5/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan, pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pengelolaan di sektor hulu, tetapi juga memperketat kontrol pada sektor hilir, termasuk perdagangan komoditas seperti sawit, batu bara, hingga ferroalloy.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor nasional agar tidak lagi berada pada posisi lemah dalam rantai perdagangan global.
Di sisi lain, pemerintah juga telah menjalankan penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah menguasai kembali jutaan hektare lahan serta menyetor triliunan rupiah ke negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan skema baru tata kelola ekspor akan mulai diberlakukan bertahap pada Juni 2026, dengan melibatkan BUMN sebagai pengendali utama transaksi ekspor komoditas strategis.*
(k/dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL