BREAKING NEWS
Rabu, 20 Mei 2026

Pemkot Medan Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan 17.851 Pekerja Informal

Nurul - Rabu, 20 Mei 2026 21:13 WIB
Pemkot Medan Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan 17.851 Pekerja Informal
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas saat memberi keterangan mengenai progres stadion teladan , Senin, 27 April 2026. (Foto: RRI/Raihan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN -Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari total tersebut, sebanyak 8.779 penerima manfaat merupakan pengemudi transportasi online atau ojek daring (ojol) yang dinilai memiliki risiko kerja tinggi di lapangan.

Rico Waas menjelaskan, masih banyak pekerja sektor informal di Kota Medan yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, menurutnya, profesi seperti driver ojol menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga di tengah keterbatasan lapangan kerja formal.

Baca Juga:

"Profesi driver ojol saat ini menjadi penopang ekonomi keluarga di tengah terbatasnya lapangan kerja formal, sehingga membutuhkan perlindungan kerja," ujar Rico di Medan, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan, risiko kerja di jalan raya tidak dapat diprediksi sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan penting bagi para pekerja informal.

"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja tertabrak karena kelalaian orang lain. Karena itu perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman keluarga," katanya.

Menurut Rico, program penanggungan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan membuat para pekerja, khususnya pengemudi ojol, bisa bekerja lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan kerja.

Selain itu, Pemkot Medan juga membuka ruang komunikasi bagi para pengemudi untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik pungutan liar hingga tindakan intimidasi.

Rico menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat pekerja agar permasalahan di lapangan bisa segera ditangani.

"Kita ingin pemerintah, aparat, dan pengemudi terkoneksi. Kalau ada masalah di lapangan, laporkan. Jangan dibiarkan," pungkasnya.*

(ds/dh)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Wali Kota Medan Rico Waas Pastikan Perjalanan Berobat ke Luar Negeri Tak Gunakan APBD
Sumut Gelar Halal Fest, Anggaran Rp 500 Juta Dialokasikan dari APBD
Ramai Dipertanyakan, Wali Kota Medan Akhirnya Ungkap Alasan ke Luar Negeri
Tanpa Dana Pemerintah, Dari Mana Sumber Dana Pembangunan Museum Marsinah Senilai Rp3,8 Miliar?
Pemprov Sumut Siapkan Rp4,5 Miliar untuk Relokasi SMKN 1 Gido di Nias
Nadiem Disambut Haru Driver Ojol usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Saya Tak Sendirian
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru