KPK Soroti Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sebut BPK Bisa Kewalahan Tangani Semua Perkara
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
MEDAN -Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jalanan, termasuk aksi begal, melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026.
Wali Kota Medan Rico Waas menyebut kebijakan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal.
Kebijakan ini disampaikan Rico saat menjenguk salah satu korban begal, Timoria Sitorus, yang tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU), Rabu (20/5/2026).Baca Juga:
Rico menjelaskan, selama ini banyak korban kejahatan jalanan yang mengalami kesulitan pembiayaan karena tidak semua kasus dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai regulasi yang berlaku.
"Banyak kasus kejahatan jalanan seperti dibegal ini tidak ter-cover oleh BPJS. Oleh karena itu, kami mengeluarkan kebijakan agar korban kejahatan jalanan ini bisa kita cover melalui APBD," kata Rico Waas.
Melalui Perwal tersebut, Pemkot Medan menyiapkan anggaran khusus untuk bantuan biaya pengobatan dan perlindungan sosial darurat bagi korban kejahatan jalanan.
Rico berharap kebijakan ini dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat sekaligus memastikan korban tidak terbebani biaya pengobatan setelah mengalami musibah.
"Mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat. Kami juga terus berupaya mengamankan Kota Medan. Namun korban begal atau kejahatan seperti ini jangan sampai terbebani biaya," ujarnya.
Pemkot Medan juga telah bekerja sama dengan 23 rumah sakit di Kota Medan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Layanan yang ditanggung mencakup gawat darurat, rawat inap, hingga rawat jalan pasca perawatan.*
(dh)
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI