Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
BANDUNG – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana penindakan tegas dengan menembak di tempat terhadap pelaku begal seperti yang sebelumnya disampaikan sejumlah aparat kepolisian di daerah.
Pigai menegaskan bahwa tindakan menembak pelaku kejahatan tanpa proses hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan aturan hukum yang berlaku.
"Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat," ujar Pigai di Bandung, Rabu (20/5/2026).Baca Juga:
Menurutnya, setiap pelaku tindak pidana, termasuk kejahatan berat, harus tetap diproses secara hukum dan tidak boleh langsung dirampas hak hidupnya.
Pigai juga menyebut dalam prinsip hukum internasional, pelaku kejahatan seharusnya ditangkap dalam kondisi hidup agar bisa diproses serta dijadikan sumber informasi bagi aparat penegak hukum.
"Kalau bisa, orang yang melakukan kekerasan harus ditangkap. Dia adalah sumber informasi untuk mengungkap jaringan kejahatan," katanya.
Ia menilai, dukungan masyarakat terhadap tindakan tembak di tempat muncul karena kurangnya pemahaman terkait prinsip HAM.
"Negara tidak boleh merampas hak hidup seseorang tanpa proses hukum yang berlaku," tegasnya.
Meski demikian, Pigai menegaskan negara tetap wajib menjamin keamanan masyarakat. Aparat diminta memperkuat pengamanan agar kasus kejahatan jalanan seperti begal dapat dicegah tanpa melanggar hukum.
Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan instruksi agar jajaran menindak tegas pelaku begal, termasuk dengan tindakan terukur di lapangan.*
(k/dh)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL