KPK Soroti Putusan MK Soal Kerugian Negara, Sebut BPK Bisa Kewalahan Tangani Semua Perkara
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
MEDAN -Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dari total tersebut, sebanyak 8.779 penerima manfaat merupakan pengemudi transportasi online atau ojek daring (ojol) yang dinilai memiliki risiko kerja tinggi di lapangan.
Rico Waas menjelaskan, masih banyak pekerja sektor informal di Kota Medan yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, menurutnya, profesi seperti driver ojol menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga di tengah keterbatasan lapangan kerja formal.Baca Juga:
"Profesi driver ojol saat ini menjadi penopang ekonomi keluarga di tengah terbatasnya lapangan kerja formal, sehingga membutuhkan perlindungan kerja," ujar Rico di Medan, Rabu (20/5/2026).
Ia menegaskan, risiko kerja di jalan raya tidak dapat diprediksi sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan penting bagi para pekerja informal.
"Di jalanan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita sudah hati-hati, tapi bisa saja tertabrak karena kelalaian orang lain. Karena itu perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman keluarga," katanya.
Menurut Rico, program penanggungan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan membuat para pekerja, khususnya pengemudi ojol, bisa bekerja lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan kerja.
Selain itu, Pemkot Medan juga membuka ruang komunikasi bagi para pengemudi untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik pungutan liar hingga tindakan intimidasi.
Rico menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat pekerja agar permasalahan di lapangan bisa segera ditangani.
"Kita ingin pemerintah, aparat, dan pengemudi terkoneksi. Kalau ada masalah di lapangan, laporkan. Jangan dibiarkan," pungkasnya.*
(ds/dh)
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI