Flexing Pejabat di Media Sosial Picu Kritik, Psikolog UGM Beri Peringatan

JAKARTA – Di tengah situasi masyarakat yang tengah merasakan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, perilaku sebagian oknum pejabat yang kerap memamerkan kekayaan secara berlebihan di ruang publik maupun media sosial menuai perhatian dan kritik.

Fenomena yang dikenal dengan istilah flexing tersebut dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat.

Psikolog dari Universitas Gadjah Mada, Novi Poespita Candra, menilai bahwa kebiasaan pejabat yang gemar menunjukkan harta secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kepekaan sosial mereka.

"Perilaku tersebut berpotensi menimbulkan kecanduan dan membuat individu lupa terhadap kepekaan sosial," ujar Novi.

Novi menambahkan, orientasi pejabat terhadap makna jabatan yang sebenarnya kerap mengalami pergeseran.

Ia menegaskan bahwa pencapaian tertinggi seorang pejabat seharusnya tidak semata-mata diukur dari materi, melainkan dari nilai spiritualitas berupa pengabdian tulus kepada masyarakat, khususnya kelompok yang masih membutuhkan.

Fenomena flexing juga bisa dipandang sebagai bentuk pencarian eksistensi diri.

"Penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, menunjukkan kekayaan adalah cara untuk mendapatkan rasa senang dan kepuasan," ujarnya.

Dalam perspektif psikologi, kebahagiaan seseorang biasanya berkaitan dengan empat hormon utama, yakni dopamin (pengakuan dan pencapaian), oksitosin (rasa cinta dan penerimaan), serotonin (kebermaknaan), dan endorfin (kegembiraan).

Novi mengamati bahwa pejabat yang kerap pamer materi lebih banyak terfokus pada pencarian dopamin semata.

"Mereka merasa capaian materi adalah sesuatu yang patut dibanggakan," tambahnya.

Menurut Novi, seorang pemimpin idealnya memiliki kecerdasan intelektual dan etika yang matang, sehingga setiap tindakan yang diambil bukan semata didasari emosi atau nafsu, melainkan pertimbangan rasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Untuk membangun nalar etika diperlukan kompetensi belajar berkelanjutan dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga sebelum bertindak, mereka mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat," jelas Novi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (purn) Tito Karnavian juga mengingatkan para pejabat daerah untuk mengedepankan pola hidup sederhana dan menghindari perilaku flexing.

Hal ini penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.*

(vo/a008)