Partai Buruh Akan Laporkan Lima Anggota DPR Dinonaktifkan ke MKD: "Istilah Nonaktif Tidak Diatur dalam UU"

"Baik tata tertib maupun Undang-Undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif," jelas Said Abdullah, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.

Dengan tidak adanya dasar hukum atas status "nonaktif", secara teknis para anggota yang dinonaktifkan oleh partainya tetap berhak menerima penghasilan sebagai anggota DPR.

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut Ikuti Rakor Bersama Mendagri, Tito Karnavian: Tunda Kegiatan Seremonial dan Perkuat Program Pro Rakyat
• Mahasiswa Gelar Audiensi dengan DPRD dan Forkopimda Padangsidimpuan, Bahas Isu Strategis Daerah

"Dari sisi administratif, mereka tetap menerima gaji," katanya.

Namun demikian, Said Abdullah menghormati keputusan masing-masing partai politik yang menonaktifkan kadernya di parlemen.

Baca Juga:

• Ketua Gerbrak Sumut Saharuddin Gelar Aksi Tunggal, Minta Evaluasi Kepemimpinan Ketua DPRD Sumut
• Fasilitas Umum dan Gedung DPRD Rusak, Kementerian PU Siap Gelontorkan Dana Rp900 Miliar untuk Perbaikan Pasca Kerusuhan

"Saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, dan Golkar. Tapi seharusnya pertanyaan mengenai keputusan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut," tambahnya.

Sebagai informasi, mengacu pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, disebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memiliki hak keuangan penuh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 ayat 4 menyatakan:

"Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hak tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan uang paket.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan etika dalam tubuh lembaga legislatif.

Proses di Mahkamah Kehormatan Dewan nantinya diharapkan dapat menjadi mekanisme formal yang menjawab keresahan publik dan memberikan kejelasan atas status serta sanksi yang patut diberikan kepada para wakil rakyat yang terlibat polemik.*

Sekdaprov Sumut Ikuti Rakor Bersama Mendagri, Tito Karnavian: Tunda Kegiatan Seremonial dan Perkuat Program Pro Rakyat

Mahasiswa Gelar Audiensi dengan DPRD dan Forkopimda Padangsidimpuan, Bahas Isu Strategis Daerah

Ketua Gerbrak Sumut Saharuddin Gelar Aksi Tunggal, Minta Evaluasi Kepemimpinan Ketua DPRD Sumut

Fasilitas Umum dan Gedung DPRD Rusak, Kementerian PU Siap Gelontorkan Dana Rp900 Miliar untuk Perbaikan Pasca Kerusuhan

PDIP Didesak Tindak Tegas Deddy Sitorus Usai Pernyataan “Rakyat Jelata” Tuai Sorotan Publik

Salah Sasaran! Malah Parto Patrio yang Dihujat Netizen: "Apes Amat Ya"