Resmi! Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka Kasus Korupsi Chromebook, Negara Rugi Rp1,98 Triliun

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun anggaran 2019–2022.

Penetapan tersebut diumumkan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Kamis, 4 September 2025.

"Pada hari ini kami telah menetapkan tersangka dengan inisial NAM selaku Mendikbudristek," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, Nadiem akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan, yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan hukum.

Penetapan status tersangka terhadap pendiri Gojek itu dilakukan setelah ia menjalani tiga kali pemeriksaan sebagai saksi.

Pemeriksaan pertama berlangsung pada 23 Juni 2025, kemudian 15 Juli 2025, dan terakhir hari ini, 4 September 2025.

Hari ini, Nadiem datang ke Gedung Jampidsus sekitar pukul 08.53 WIB, mengenakan kemeja hijau army dan celana hitam. Ia didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.

"Ya dipanggil kesaksian, makasih," ujar Nadiem singkat saat tiba di lokasi.

Selain Nadiem, Kejagung sebelumnya telah menetapkan empat tersangka lain dalam perkara yang sama, yakni:

- Jurist Tan (JT) – Eks Staf Khusus Mendikbudristek

- Ibrahim Arief (IA) – Konsultan perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi

- Mulyatsyah (MUL) – Mantan Direktur SMP Kemendikbudristek

- Sri Wahyuningsih (SW) – Mantan Direktur SD Kemendikbudristek

Dari kelimanya, hanya Ibrahim Arief yang dikenakan tahanan kota karena alasan medis, yakni menderita gangguan jantung kronis.

Sementara Jurist Tan diketahui masih berada di luar negeri, dan belum dapat dilakukan penahanan.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar:

- Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar Rp1,98 triliun," ungkap mantan Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar.

Kasus ini mencuat dari proyek pengadaan laptop dalam program digitalisasi sekolah yang digagas Kementerian Pendidikan selama periode 2019–2022.

Pengadaan tersebut menggunakan dana dari APBN dan APBD untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelian Chromebook bagi siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Namun, menurut hasil penyelidikan, proyek tersebut diduga sarat penyimpangan, mulai dari penggelembungan harga, rekayasa pengadaan, hingga mark-up spesifikasi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka langsung menjadi sorotan publik, mengingat posisinya sebagai salah satu menteri muda paling populer di era Presiden Joko Widodo.

Hingga kini, pihak Kejagung belum merinci lebih lanjut soal peran spesifik Nadiem dalam kasus ini, namun dipastikan penyidikan akan terus berjalan intensif.

Kejagung menegaskan akan memproses seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini, tanpa pandang bulu.*

(di/a008)