Nadiem Makarim Tersangka Kasus Korupsi Chromebook, Eks Ketua MK: Kalau Berkuasa, Jangan Sombong!

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menanggapi penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Ia menegaskan bahwa kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi para pejabat publik untuk tidak bersikap arogan saat sedang berkuasa.

"Kalau lagi berkuasa itu jangan sombong. Ini kan pergiliran kekuasaan. Kalau Anda tidak mau dengar, tidak mau memperbaiki diri, nanti setelah Anda turun, Anda kena. Sama seperti Nadiem kayak gini," ujar Jimly dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Baca Juga:

• Jangan Terjebak Hoaks! BMKG Klarifikasi Fakta Seputar Fenomena Gerhana 2025
• Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Nias Selatan Malam Ini, BMKG Pastikan Tidak Ada Potensi Tsunami

Jimly menilai bahwa Nadiem tidak memiliki kompetensi sebagai menteri pendidikan, dan selama menjabat tidak cukup terbuka terhadap kritik dan masukan.

Menurutnya, selama lima tahun masa jabatan Nadiem, kebijakan pendidikan justru semakin rusak.

Baca Juga:

• BMKG Catat 4.071 Gempa di Indonesia Sepanjang Agustus 2025
• Kejagung Tanggapi Klaim Hotman Paris soal Nadiem Makarim Tak Terima Uang dalam Kasus Korupsi Pengadaan Laptop

"Ternyata lima tahun kebijakan pendidikan kita makin rusak. Yang bekerja itu bukan internal, tapi tim dari luar. Dia bawa pasukan sendiri sehingga kacau mekanisme kerja dan langgar aturan birokrasi," kata Jimly, yang juga pernah menjadi Anggota DPD RI.

Jimly menekankan bahwa para pejabat yang mendapat mandat politik harus memahami pentingnya menjalankan birokrasi secara amanah dan profesional, bukan menjadikannya sebagai alat eksklusif kekuasaan.

Menanggapi spekulasi yang menyebut penetapan Nadiem sebagai tersangka sarat muatan politis, Jimly dengan tegas membantahnya.

Ia meminta publik untuk tidak mudah terjebak dalam teori konspirasi atau "ilmu kira-kira".

"Langkah Kejagung ini lurus saja. Jangan semua digoreng (dituduh) politis. Itu ilmu kiralogi, enggak usah didengerin. Penyidik kejaksaan atau kepolisian itu tidak bodoh. Mereka pasti punya alat bukti sebelum menetapkan seseorang jadi tersangka," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika Nadiem merasa tidak bersalah, maka sebaiknya pembuktiannya dilakukan melalui jalur hukum yang terbuka dan transparan di pengadilan.

"Buktikan saja nanti di pengadilan. Gak usah dikaitkan ke politik, ke 'genk Solo' atau semacamnya," tambah Jimly.

Nadiem Makarim menjadi tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022.

Proyek pengadaan ini menelan anggaran sebesar Rp9,3 triliun untuk 1,2 juta unit laptop, dan diprioritaskan bagi sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Selain Nadiem, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka lainnya:

- Sri Wahyuningsih (SW) – Direktur SD Kemendikbudristek 2020–2021

- Mulyatsyah (MUL) – Direktur SMP Kemendikbudristek 2020

- Ibrahim Arief (IBAM) – Konsultan infrastruktur teknologi di Kemendikbudristek

- Jurist Tan – Mantan staf khusus Mendikbudristek

Kejagung mengungkap, dari proyek tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun, dengan rincian mark-up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun dan kerugian akibat item software (CDM) senilai Rp480 miliar.*

(sn/a008)

Jangan Terjebak Hoaks! BMKG Klarifikasi Fakta Seputar Fenomena Gerhana 2025

Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Nias Selatan Malam Ini, BMKG Pastikan Tidak Ada Potensi Tsunami

BMKG Catat 4.071 Gempa di Indonesia Sepanjang Agustus 2025

Kejagung Tanggapi Klaim Hotman Paris soal Nadiem Makarim Tak Terima Uang dalam Kasus Korupsi Pengadaan Laptop

Hotman Paris: Investasi Google ke Gojek Tak Terkait Kasus Chromebook

KPK Ingatkan Direksi BUMN Waspadai Unsur Mens Rea, Jangan Sampai Terseret Kasus Tipikor