Pancasila Jadi Jawaban Hadapi Xenophobia Global, Aktualisasi Nilai Gotong Royong Ditekankan
JAKARTA Aktualisasi nilainilai Pancasila secara nyata dan konsisten dinilai semakin penting di tengah meningkatnya sentimen xenophobia
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menanggapi penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Ia menegaskan bahwa kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi para pejabat publik untuk tidak bersikap arogan saat sedang berkuasa.
"Kalau lagi berkuasa itu jangan sombong. Ini kan pergiliran kekuasaan. Kalau Anda tidak mau dengar, tidak mau memperbaiki diri, nanti setelah Anda turun, Anda kena. Sama seperti Nadiem kayak gini," ujar Jimly dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).
Jimly menilai bahwa Nadiem tidak memiliki kompetensi sebagai menteri pendidikan, dan selama menjabat tidak cukup terbuka terhadap kritik dan masukan.
Menurutnya, selama lima tahun masa jabatan Nadiem, kebijakan pendidikan justru semakin rusak.
"Ternyata lima tahun kebijakan pendidikan kita makin rusak. Yang bekerja itu bukan internal, tapi tim dari luar. Dia bawa pasukan sendiri sehingga kacau mekanisme kerja dan langgar aturan birokrasi," kata Jimly, yang juga pernah menjadi Anggota DPD RI.
Jimly menekankan bahwa para pejabat yang mendapat mandat politik harus memahami pentingnya menjalankan birokrasi secara amanah dan profesional, bukan menjadikannya sebagai alat eksklusif kekuasaan.
Menanggapi spekulasi yang menyebut penetapan Nadiem sebagai tersangka sarat muatan politis, Jimly dengan tegas membantahnya.
Ia meminta publik untuk tidak mudah terjebak dalam teori konspirasi atau "ilmu kira-kira".
"Langkah Kejagung ini lurus saja. Jangan semua digoreng (dituduh) politis. Itu ilmu kiralogi, enggak usah didengerin. Penyidik kejaksaan atau kepolisian itu tidak bodoh. Mereka pasti punya alat bukti sebelum menetapkan seseorang jadi tersangka," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa jika Nadiem merasa tidak bersalah, maka sebaiknya pembuktiannya dilakukan melalui jalur hukum yang terbuka dan transparan di pengadilan.
"Buktikan saja nanti di pengadilan. Gak usah dikaitkan ke politik, ke 'genk Solo' atau semacamnya," tambah Jimly.
Nadiem Makarim menjadi tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022.
Proyek pengadaan ini menelan anggaran sebesar Rp9,3 triliun untuk 1,2 juta unit laptop, dan diprioritaskan bagi sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selain Nadiem, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka lainnya:
- Sri Wahyuningsih (SW) – Direktur SD Kemendikbudristek 2020–2021
- Mulyatsyah (MUL) – Direktur SMP Kemendikbudristek 2020
- Ibrahim Arief (IBAM) – Konsultan infrastruktur teknologi di Kemendikbudristek
- Jurist Tan – Mantan staf khusus Mendikbudristek
Kejagung mengungkap, dari proyek tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun, dengan rincian mark-up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun dan kerugian akibat item software (CDM) senilai Rp480 miliar.*
(sn/a008)
JAKARTA Aktualisasi nilainilai Pancasila secara nyata dan konsisten dinilai semakin penting di tengah meningkatnya sentimen xenophobia
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendorong transformasi penempatan Pekerja Migran
NASIONAL
ACEH TAMIANG Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat dengan membangun Ins
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, resmi dipindahkan dari Rumah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan bahwa kebijakan pembelajaran Bahasa Perancis di sekolah tidak dapat diterapkan s
PENDIDIKAN
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemiga
EKONOMI
MEDAN Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto menyoroti penanganan perkara dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Prancis. Pesawat Gar
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sistem bundling dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini membuat pem
NASIONAL
PADANG Gunung Marapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (30/5/20
PERISTIWA