Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan bahwa kebijakan pembelajaran Bahasa Perancis di sekolah tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, kondisi dan kemampuan setiap sekolah berbeda, terutama terkait ketersediaan tenaga pengajar bahasa asing.
Ledia mengatakan selama ini mata pelajaran bahasa asing di banyak sekolah masuk dalam kategori muatan lokal. Karena itu, jenis bahasa yang diajarkan biasanya disesuaikan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masing-masing sekolah.
"Jadi, kita tidak bisa memukul rata bahwa semua sekolah harus belajar bahasa tertentu, karena memang SDM-nya terbatas," ujar Ledia, Sabtu (30/5/2026).Baca Juga:
Menurut dia, sejumlah sekolah saat ini memiliki guru Bahasa Mandarin, Jepang, atau Korea. Namun, belum tentu semua sekolah memiliki tenaga pendidik yang mampu mengajarkan Bahasa Perancis.
Politikus PKS tersebut menilai pembelajaran Bahasa Perancis tetap dapat diterapkan apabila sekolah memiliki sumber daya yang memadai. Namun, persoalan utama yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini adalah ketersediaan guru bahasa asing di berbagai daerah.
"Berapa bahasa asing yang bisa diajarkan sebetulnya tergantung dengan SDM-nya. Kita juga memberi kebebasan kepada sekolah dan siswa untuk memilih ingin belajar apa saja," katanya.
Ledia menambahkan tantangan tersebut akan semakin besar di wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, banyak sekolah di daerah tertinggal yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan guru, termasuk untuk mata pelajaran bahasa asing.
"PR besarnya adalah kita tidak memiliki cukup guru bahasa asing untuk ditempatkan di sekolah-sekolah, apalagi di sekolah-sekolah daerah tertinggal," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Bahasa Perancis mulai dipelajari di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
Prabowo menilai penguasaan Bahasa Perancis penting untuk menghadapi perkembangan global sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di masa mendatang. Sebelum itu, Prabowo juga sempat mendorong penguatan pembelajaran Bahasa Portugis sebagai bagian dari kerja sama strategis dengan Brasil.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah, tenaga pengajar, dan kebutuhan peserta didik di berbagai daerah.*
(k/dh)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN