Rakyat Jangan Cuma Jadi Objek Pasar, NU Desak Koperasi Merah Putih Direformasi Total
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan Koperasi Merah Putih agar benarbenar menjadi kekua
NASIONAL
MAUMERE – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bertumpu pada potensi lokal di tingkat desa dan kelurahan.
Pernyataan itu disampaikan Ferry saat menghadiri dialog bersama pengurus KDKMP Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, di Kantor Pusat KSP Kopdit Obor Mas, Jumat (29/5/2026).
Dalam dialog yang dihadiri unsur pemerintah daerah, pengurus koperasi, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sikka tersebut, Ferry menegaskan bahwa koperasi kini menjadi instrumen strategis pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat dari akar rumput.Baca Juga:
Menurutnya, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administrasi, tetapi harus berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi produktif yang mampu menggerakkan sektor perdagangan, distribusi, dan usaha berbasis potensi daerah.
"Barang-barang yang dijual di KDKMP diprioritaskan produk lokal asli wilayahnya," tegas Ferry.
Ia menilai pemanfaatan produk lokal akan memperkuat rantai ekonomi daerah sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat desa.
Ferry juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sikka yang dinilai aktif membangun sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam menciptakan sistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Menkop turut menyoroti perkembangan KSP Kopdit Obor Mas yang berhasil tumbuh menjadi salah satu koperasi terbesar di kawasan timur Indonesia. Dengan aset yang hampir mencapai Rp2 triliun, Obor Mas dinilai menjadi bukti bahwa koperasi mampu berkembang secara profesional dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Hadir dalam kegiatan itu antara lain Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Direktur Utama LPDB Krisdiyanto, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sikka.
Data yang dipaparkan dalam dialog menyebutkan saat ini terdapat 31 titik pembangunan KDKMP yang sedang berjalan di Kabupaten Sikka. Pemerintah menilai perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bahwa koperasi mulai bergerak sebagai motor penggerak ekonomi baru di wilayah pedesaan.
Ferry mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Koperasi harus mampu membantu masyarakat melalui penguatan usaha produktif, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan usaha desa," ujarnya.
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan Koperasi Merah Putih agar benarbenar menjadi kekua
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan PWI, Gang Gi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) cenderung bergerak stagnan sepanjang sepekan terakhir. Pada penutupan perda
EKONOMI
JEDDAH Indonesia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil langkah nyata untuk merespons berbagai tindakan Israel di wilayah Pa
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam hari ini, Minggu (30/8/2026), masih bertahan di level Rp2.670.000 per gram. Harga tersebut tidak berubah dibandin
EKONOMI
ACEH TIMUR Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi mengimbau masyarakat tidak membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar. Langkah t
NASIONAL
BENER MERIAH Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Hutan Lindung Kaki Gunung Burni Telong, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesa
NASIONAL
KATHMANDU Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan sekitar 45 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Nepal dalam kondisi aman. H
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Hendri Satrio menilai gelaran Merdeka Run 2026 yang diikuti lebih dari 12.000 peserta merupakan bentuk komunikasi
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset senilai sekitar Rp338,3 miliar dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT
NASIONAL