Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
"Ketentuan ini telah dipertegas dalam berbagai regulasi, termasuk dalam keputusan presiden sebagai bentuk akuntabilitas," katanya.
Isu penempatan personel TNI dan Polri aktif di jabatan publik belakangan kembali mencuat dan menuai kritik dari sejumlah kalangan sipil.
Sebelumnya, Panglima TNI juga telah menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil dan memastikan setiap penugasan prajurit di jabatan sipil tetap berada dalam koridor hukum.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan melanjutkan sidang uji materi ini dalam beberapa pekan ke depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan pihak terkait.*
(tb/a008)
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.