JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada influencer Ferry Irwandi.
Ia menekankan pentingnya transparansi, mengingat kasus ini menyangkut isu strategis pertahanan siber nasional.
"Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansatsiber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kemenhan maupun TNI," ujar Hasanuddin dalam pernyataannya, Rabu (10/9/2025).
Baca Juga:
Sebelumnya, Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, menyatakan pihaknya menemukan dugaan pelanggaran hukum oleh Ferry Irwandi, berdasarkan hasil patroli siber internal.
Temuan tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025).
Baca Juga:
Namun demikian, Wadirreskrimsus Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
Ia mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pencemaran nama baik hanya bisa diproses hukum apabila ditujukan kepada individu, bukan institusi.
"Putusan MK sudah tegas menyatakan, pencemaran nama baik hanya bisa diproses hukum pidana apabila ditujukan kepada orang perorangan, bukan institusi," kata Hasanuddin menegaskan.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa fungsi pertahanan siber yang dimiliki TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dibatasi pada lingkungan internal, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pertahanan Siber Kemhan Tahun 2014.
Ia mempertanyakan, apakah benar tindakan Ferry Irwandi dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap pertahanan siber atau justru hanya merupakan bentuk kritik di ruang publik.
"Hal ini agar publik mendapat pemahaman yang jelas," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Dengan ketidakjelasan posisi hukum kasus ini dan polemik terkait kewenangan institusi, TB Hasanuddin mendesak Mabes TNI untuk segera meluruskan duduk perkara.
JEMBER Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke78, Yonif 509 Kostrad menggelar ajang Balawara Warrior, sebuah kompetisi bergengs
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmennya dala
Sains & Teknologi
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menanggapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Denpasar dan sekitarn
Peristiwa
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman tanah air. Film Sore Istri dari Masa Depan resmi terpilih menjadi perwakilan Ind
Entertainment
JAKARTA Laras Faizati Khairunnisa (26), tersangka dalam kasus dugaan provokasi massa melalui media sosial saat aksi unjuk rasa Agustus l
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret konten kreator Ferry Irwandi kembali menghangat, usai Komandan Satuan Siber (D
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Denpasar akibat hujan deras sejak Senin malam (8/9/2025) memaksa aparat TNI turun
Peristiwa
KHATMANDU Gelombang protes besarbesaran yang mengguncang ibu kota Nepal dalam beberapa hari terakhir telah berubah menjadi kerusuhan pal
Internasional
BATAM Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengat
Hukum dan Kriminal