Indonesia Bukan Satu Wajah, DPD Ingin Asta Cita Prabowo Dirasakan sampai Pelosok
JAKARTA Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RIDPD RI (STSB) 2026 menjadi momentum p
NASIONAL
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan secara terbuka terkait dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada influencer Ferry Irwandi.
Ia menekankan pentingnya transparansi, mengingat kasus ini menyangkut isu strategis pertahanan siber nasional.
"Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansatsiber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kemenhan maupun TNI," ujar Hasanuddin dalam pernyataannya, Rabu (10/9/2025).
Sebelumnya, Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, menyatakan pihaknya menemukan dugaan pelanggaran hukum oleh Ferry Irwandi, berdasarkan hasil patroli siber internal.
Temuan tersebut kemudian dikonsultasikan kepada Polda Metro Jaya pada Senin (8/9/2025).
Namun demikian, Wadirreskrimsus Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
Ia mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pencemaran nama baik hanya bisa diproses hukum apabila ditujukan kepada individu, bukan institusi.
"Putusan MK sudah tegas menyatakan, pencemaran nama baik hanya bisa diproses hukum pidana apabila ditujukan kepada orang perorangan, bukan institusi," kata Hasanuddin menegaskan.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa fungsi pertahanan siber yang dimiliki TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dibatasi pada lingkungan internal, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pertahanan Siber Kemhan Tahun 2014.
Ia mempertanyakan, apakah benar tindakan Ferry Irwandi dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap pertahanan siber atau justru hanya merupakan bentuk kritik di ruang publik.
"Hal ini agar publik mendapat pemahaman yang jelas," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Dengan ketidakjelasan posisi hukum kasus ini dan polemik terkait kewenangan institusi, TB Hasanuddin mendesak Mabes TNI untuk segera meluruskan duduk perkara.
JAKARTA Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RIDPD RI (STSB) 2026 menjadi momentum p
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (12/8/2026). Rupiah turun 16 poin a
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap sejumlah calon Hakim Agung dan Hakim Ad H
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertanyakan langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kembali melimpahkan pe
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak pihak yang bertanggung jawab atas tantangan haf
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Menteri Perang Amerika Serikat (AS) bidang Kebijakan, Elbridge Colby, di Ista
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi meminta Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menguji keabsahan ijazah S1 Universita
POLITIK
JAKARTA Seorang siswa Sekolah Rakyat terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026. Menter
NASIONAL
JAKARTA Eks Jampidsus Febrie Adriansyah menyampaikan duka atas meninggalnya Sutrimo, mantan kepala rumah tangga (karumga) keluarganya. M
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku sempat berdebar menyaksikan sejumlah manuver pesawat tempur dan heli
PEMERINTAHAN