Ahok Sebut Jaksa Bisa Menangkap Banyak Pihak Jika Mau Mengusut
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut aparat penegak hukum dapat menangkap ban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret konten kreator Ferry Irwandi kembali menghangat, usai Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI, Brigjen JO Sembiring, menyambangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai kemungkinan pelaporan.
Namun, Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengingatkan bahwa institusi negara tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira putusan MK itu harus jadi pedoman bahwa institusi atau badan hukum tidak bisa melapor soal pencemaran nama baik. Itu sudah dibatasi jelas," kata Anam kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Anam merujuk pada Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa hanya individu sebagai korban langsung yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik, bukan institusi, jabatan, atau profesi.
"Termasuk Polda Metro dan polda lainnya, harus memahami dengan benar putusan ini. Jangan sampai proses hukum melanggar konstitusi," ujarnya.
Dalam putusan tersebut, MK menilai frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE terlalu luas dan rawan disalahgunakan.
Karena itu, MK menegaskan bahwa hanya pribadi/individu yang haknya dirugikan secara langsung yang bisa menjadi pelapor pencemaran nama baik.
Sebelumnya, Brigjen JO Sembiring melakukan konsultasi ke Polda Metro Jaya terkait konten Ferry Irwandi yang diduga menyerang nama baik institusi TNI.
Namun, penyidik Subdit Siber mengingatkan bahwa putusan MK telah membatasi ruang pelaporan dalam kasus semacam itu.
"Karena menurut putusan MK, institusi tidak bisa melaporkan. Harus individu," jelas AKBP Fian Yunus, Wadirsiber Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).
Fian menyebut bahwa proses konsultasi masih berjalan, sembari mengkaji aspek legalitas dari laporan yang diusulkan.
Choirul Anam juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip-prinsip penegakan hukum yang independen dan akuntabel, khususnya dalam kasus yang menyentuh kebebasan berekspresi di ruang digital.
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut aparat penegak hukum dapat menangkap ban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan pembangunan puskesmas darurat di wilayah terdampak bencana di Sumatera selesai
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah anggapan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mangkrak
NASIONAL
JAKARTA Tekateki pengelolaan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mulai menemui titik terang. PT Agincourt Resourc
NASIONAL
KLUNGKUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD s
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menorehkan prestasi gemilang di awal tahun 2026. Kanwil Kemenkum Bali berhasil menyabet P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Universitas Aufa Royhan menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat 4 Anugerah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pembaruan Peta Sumber
PERISTIWA
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA berkesempatan mendapatkan saldo gratis senilai Rp211.000 melalui fitur DANA Kaget siang ini, Selasa
EKONOMI
JAKARTA Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan b
EKONOMI