Kompolnas Ingatkan TNI dan Polisi: Institusi Tak Bisa Lapor Pencemaran Nama Baik

JAKARTA – Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret konten kreator Ferry Irwandi kembali menghangat, usai Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI, Brigjen JO Sembiring, menyambangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi mengenai kemungkinan pelaporan.

Namun, Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengingatkan bahwa institusi negara tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira putusan MK itu harus jadi pedoman bahwa institusi atau badan hukum tidak bisa melapor soal pencemaran nama baik. Itu sudah dibatasi jelas," kata Anam kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

Anam merujuk pada Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa hanya individu sebagai korban langsung yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik, bukan institusi, jabatan, atau profesi.

"Termasuk Polda Metro dan polda lainnya, harus memahami dengan benar putusan ini. Jangan sampai proses hukum melanggar konstitusi," ujarnya.

Dalam putusan tersebut, MK menilai frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE terlalu luas dan rawan disalahgunakan.

Karena itu, MK menegaskan bahwa hanya pribadi/individu yang haknya dirugikan secara langsung yang bisa menjadi pelapor pencemaran nama baik.

Sebelumnya, Brigjen JO Sembiring melakukan konsultasi ke Polda Metro Jaya terkait konten Ferry Irwandi yang diduga menyerang nama baik institusi TNI.

Namun, penyidik Subdit Siber mengingatkan bahwa putusan MK telah membatasi ruang pelaporan dalam kasus semacam itu.

"Karena menurut putusan MK, institusi tidak bisa melaporkan. Harus individu," jelas AKBP Fian Yunus, Wadirsiber Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).

Fian menyebut bahwa proses konsultasi masih berjalan, sembari mengkaji aspek legalitas dari laporan yang diusulkan.

Choirul Anam juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip-prinsip penegakan hukum yang independen dan akuntabel, khususnya dalam kasus yang menyentuh kebebasan berekspresi di ruang digital.

"Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal ruang publik yang sehat dalam negara demokratis," tegas Anam.

Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak menjadi alat represi terhadap kritik publik yang disampaikan melalui media sosial.

"Penegakan hukum harus menjamin hak-hak sipil. Polisi bukan hanya penegak hukum, tapi penjaga konstitusi," kata Anam.

Ferry Irwandi, konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, sebelumnya mengunggah sejumlah konten yang dianggap menyudutkan institusi militer.

Brigjen JO Sembiring kemudian menilai konten tersebut sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap TNI, dan mendatangi Polda Metro untuk membahas kemungkinan pelaporan.

Namun dengan adanya putusan MK, gugatan atau laporan pencemaran nama baik dari institusi pemerintah tidak dapat diproses sebagaimana sebelumnya.

Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam melindungi kebebasan sipil dan mencegah kriminalisasi ekspresi di ranah digital.

Lembaga negara, termasuk TNI, tidak lagi memiliki ruang hukum untuk menjadi pelapor pencemaran nama baik, kecuali jika dilakukan secara pribadi oleh individu yang merasa dirugikan.*

(d/a008)