KAMAKSI Desak Bawaslu Batalkan Hasil Pilkada Ulang Bangka, Soroti Dugaan Kecurangan TSM dan Pemalsuan Dokumen

"Formulir tersebut menjadi syarat administratif penting dalam proses pencalonan. Jika terbukti dipalsukan, ini adalah pelanggaran serius yang berimplikasi hukum dan menciderai proses demokrasi," ujar perwakilan KAMAKSI dalam keterangan tertulis.

Selain itu, KAMAKSI juga mengungkap adanya laporan dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Rato Rusdiyanto, calon Bupati nomor urut 5.

Dugaan itu dilaporkan oleh Budiyono, calon Wakil Bupati nomor urut 4, ke Polda Bengkulu.

Kejanggalan ditemukan dalam dua surat berbeda yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, pada tanggal yang sama, yakni 21 Juli 2025.

Surat pertama menyebutkan bahwa ijazah yang digunakan Rato tidak ditemukan dalam sistem DAPODIK dan NISN.

Sedangkan surat kedua menyatakan ijazah tersebut sah dan tercatat di PKBM Bina Baru.

"Kontradiksi dua surat resmi dalam hari dan tanggal yang sama menimbulkan kecurigaan kuat bahwa ada manipulasi administratif. Dugaan ijazah palsu harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum," kata KAMAKSI.

Merujuk pada temuan tersebut, KAMAKSI menilai Pilkada Ulang Bangka 2025 cacat administrasi dan meminta Bawaslu RI segera mengambil langkah tegas, di antaranya:

Calon Hakim Agung Suradi: Hukuman Mati Masih Dibutuhkan untuk Kejahatan Serius

Jaksa Agung ASEAN Teken Deklarasi Sanur Bali, Resmikan Forum Penegakan Hukum Regional

Langkah Bersejarah: Kajari Nias Selatan Turun Langsung Jadi Jaksa Penuntut Umum Kasus Korupsi BNC

Bupati Batu Bara Hadiri Forum RPJMN dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Ferry Irwandi Nyatakan Persoalan dengan TNI Telah Selesai: "Sudah Tidak Ada Proses Hukum"

Menteri HAM Usulkan DPR dan Kantor Pemerintahan Punya Pusat Demokrasi untuk Aksi Unjuk Rasa