6 Tahun Mangkrak, Eksekusi Silfester Matutina Jadi Cermin Tumpulnya Penegakan Hukum

Ia juga menyinggung bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Silfester, yang artinya tak ada lagi alasan hukum untuk menunda eksekusi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa proses eksekusi sudah menjadi domain Kejari Jakarta Selatan.

Namun saat ditanya lebih lanjut, ia meminta agar awak media langsung menanyakan ke Kejari.

Ironisnya, Anang sendiri adalah Kepala Kejari Jaksel pada tahun 2019, saat vonis terhadap Silfester dijatuhkan.

"Saat itu kita sudah keluarkan surat perintah eksekusi. Tapi yang bersangkutan sempat hilang," ujar Anang pada pertengahan Agustus lalu, seraya menyebut pandemi Covid-19 sebagai faktor penghambat.

Dua Oknum Polisi Lalu Lintas di Medan Terjaring OTT, Polda Sumut Masih Dalami Kasus

Eksepsi Ditolak, 4 Debt Collector Perampas Mobil di Medan Segera Diadili

KPU Deli Serdang Dilaporkan ke Polda Sumut atas Dugaan Manipulasi Dana Kampanye Rp2,3 Miliar

Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta Gaungkan Empat Pilar Kebangsaan di Peringatan Maulid Nabi

Kejati Sumut Gelar Penerangan Hukum untuk Cegah Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri Terima Pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Prabowo